BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG – Dalam upaya mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang lebih bersih, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar Koordinasi Implenentasi Public Private Partnership dengan mengajak sejumlah stakeholder terkait seperti, Bank Indonesia (BI) Kanwil Bali, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Region 8, hingga Bank Umum, bertempat di Ballroom Hotel The Trans Bali, Seminyak, Kuta, Badung, pada Kamis (9/3/2023) pagi.
Dalam kesempatannya, kepada Baliportalnews.com, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Maimirza mengatakan, inisiasi kerjasama dan koordinasi pertukaran informasi dalam bentuk public private partnership tersebut, telah disampaikan pada pertemuan tahunan PPATK 2023 dinyatakan kembali, untuk dilaksanakan dengan penuh komitmen sehingga untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang lebih bersih tidak lagi merupakan wacana.
“Sejarah memang membuktikan, yang namanya oknum itu akan ada aja. Makanya itu kita membentuk tim kerja kolaboratif ini, agar pertukaran data bisa lebih cepat. Jadi dari proses analisis diharapkan tidak ada lagi aliran dana ilegal jelang pemilu 2024,” tuturnya.
Dirinya juga menegaskan bahwa rencana kerja dan strategi dilakukan dan disepakati di pertemuan koordinasi Bali tadi, perwakilan dari PJK yang hadir diharapkan mampu mewakili PJK lain sehingga pada saat implementasi tidak lagi terdapat hal-hal yang menjadi kendala.
Langkah ini merupakan salah satu bagian penting dari upaya PPATK untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta pencegahan dan penindakan pelanggaran dan pengawasan dana kampanye pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan presiden tahun 2024.
“Pemilu nanti sama-sama lah kita jaga. Jadi, kami tim kolaborasi ini mengaharapkan Pemilu 2024 bisa lebih bersih lagi, kami bukan sebagai wasit di sini, tapi fungsi kami adalag pengawasan. Ya mudah-mudahan tercapai,” ujarnya.
Strategi dan rencana kerja yang akan didiskusikan bersama diharapkan menjadi komitmen bersama sehingga pertukaran informasi dapat dilaksanakan optimal. Kelemahan-kelemahan pertukaran informasi pada saat Pemilu/Pilkada Tahun 2019 diharapkan sudah diantisipasi dalam diskusi pertemuan koordinasi di Bali, antara lain pertukaran informasi yang berjalan lebih lama karena kekurangpahaman masing-masing pihak terkait, tingkat awareness yang belum memadai, belum adanya mekanisme kerja dan hal lain.(aar/bpn)
