BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA – Wakil Bupati (Wabup) Bangli, I Wayan Diar melantik pengurus Parisadha Hindu Darma Indonesia (PHDI) Kecamatan se-Kabupaten Bangli, Rabu (18/1/2023) di Pura Kehen Bangli. Hadir pada acara tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bangli, Ketua PHDI Kab. Bangli, Majelis Desa Adat Kab. Bangli, Anggota Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan, Lurah Cempaga, Bendesa Adat Cempaga dan Kelian Adat Pekuwon.
Pelantikan ini diawali rangkaian upakara mejaya-jaya yang diikuti oleh pengurus terpilih PHDI Kecamatan se-Kabupaten Bangli dan dipuput oleh Ida Peranda Gede Putra Manuaba Griya Gede Brahmana Bukit Bangli.
Saat itu Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar menyampaikan, atas nama pemerintah Kabupaten Bangli mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus PHDI Kecamatan se-Kabupaten Bangli.
Kepada pengurus PHDI kecamatan yang dilantik, Wabup Diar berharap untuk selalu kompak sesuai harapan umat dengan tetap menjaga toleransi antar umat beragama, menjaga kearifan lokal, berpedoman dengan norma dan aturan yang ada, sehingga harmonisasi kerukunan antar umat makin mengental, Bangli akan tetap aman dan terkendali.
“Jika umatnya terkoordinir dengan baik, niscaya segala bentuk rongrongan atau budaya negatif yang masuk di Kabupaten Bangli akan sirna dan terhalang dengan tembok kebhinekaan dan keharmonisan umat yang ada,” ujar Wayan Diar.
Tak lupa pada kesempatan itu Wabup Wayan Diar meminta masukan, saran dan kritik terkait masa kepemimpinannya karna dirinya sadar bahwa tidak akan mampu memimpin Bangli tanpa dukungan penuh tokoh dan masyarakat Bangli.
“Untuk itu silahkan pantau, koreksi kami, berikan kami saran dan bantu kami dengan kerja sama dan sinergitas untuk jengah membangun Bangli, sehingga segala bentuk pembangunan di Bangli berjalan dengan baik sesuai harapan,” kata Wayan Diar.
Ketua PHDI Bangli, I Nyoman Sukra menyampaikan, dengan dilantiknya pengurus terpilih diharapkan mengerti akan tugas pokok dan perannya adalah membantu Pemerintah Kabupaten Bangli di dalam penyelenggaraan pembinaan umat dan pengurus parisadha tidak masuk dalam dunia politik ataupun pengurus partai tertentu.
“Jika menjadi pengurus partai politik harus mengundurkan diri karena sudah tertuang di AD/ART, pengurus parisadha harus netral,” tegas Nyoman Sukra.
Terkait banyaknya aliran kepercayaan yang dianut sebagian masyarakat, Nyoman Sukra berharap kepada pengurus jangan sampai aliran kepercayaan asing menyusup ke parisadha, sebab akan meracuni kepercayaan umat.
“Jangan kucilkan semeton Hindu yang kena aliran asing karena kewajiban kita harus merangkul dan menyadarkan mereka kembali ke jalan yang benar, dan itu baru niat yang mulia,” pungkasnya.(an/bpn)
