Sinergi TPID Provinsi Bali
Sinergi TPID Provinsi Bali Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Dalam rangka mengkoordinasikan langkah-langkah pengendalian inflasi di tingkat Provinsi Bali menjelang hari Natal dan Tahun Baru serta menghadapi tahun 2023, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali melaksanakan High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali pada Jumat (16/12/2022) di Ruang Rapat Gedung Gajah Rumah Jabatan Gubernur Bali. HLM TPID dipimpin langsung oleh Gubernur Bali, serta dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Bupati/Wali Kota se-Provinsi Bali, BPS, Bulog serta OPD terkait.

“Saya mengapresiasi anggota TPID se-Provinsi Bali yang telah berupaya dan bekerja keras menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing,” ucap Gubernur Bali, Wayan Koster.

Lebih lanjut Koster menjelaskan, sesuai dengan arahan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pengendalian Inflasi Balinusra, pemerintah daerah di Bali harus melaksanakan 6 upaya pengendalian inflasi, yaitu (1) Operasi Pasar; (2) Sidak Ke Pasar dan Distributor; (3) Kerja Sama Dengan Daerah Penghasil; (4) Gerakan Menanam; (5) Menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT); dan (6) Subsidi Transportasi Dari APBD.

Isu strategis yang perlu diwaspadai, yakni penurunan pasokan beras dan produksi hortikultura (bawang merah, cabai, tomat), peningkatan wisatawan menjelang libur akhir tahun, kenaikan harga BBM non subsidi, serta tingginya permintaan canang sari pada bulan Desember 2022 menjelang Hari Raya Kuningan dan Galungan.

Baca Juga :  Perubahan SE Gubernur Nomor 01/2021, Perjalanan Transportasi Darat dan Laut Wajib Tunjukkan Hasil Negatif Uji Swab PCR 2x24 Jam Sebelum Keberangkatan

Koster menyampaikan bahwa permasalahan inflasi volatile food dapat terkendali sepanjang suplai bahan pangan tersedia dan mata rantai distribusi dapat dipersingkat. Oleh karenanya diperlukan peran Perumda sebagai offtaker untuk memotong biaya distribusi sejak dari petani/pemasok hingga ke konsumen.

“Rencananya untuk memperkuat peran Perumda Provinsi sebagai offtaker untuk pengadaan pangan di level provinsi. Koster juga menekankan kembali perlunya kerja sama antar pemerintah kabupaten dan kota tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka pengendalian inflasi, tetapi juga untuk mendorong pemanfaatan produk pangan lokal dalam rantai pasok provinsi Bali seperti beras Tabanan. Guna meningkatkan produksi beras Tabanan, Pemerintah Provinsi telah menyiapkan program untuk meningkatkan kapasitas penggilingan gabah di Tabanan. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Bali juga siap mendukung realisasi BTT dari kota/kabupaten untuk pengendalian inflasi,” terang Gubernur Koster.

Baca Juga :  Buka Ruang Dialog, Gubernur Koster Terima Aspirasi Serikat Pekerja Pariwisata Terkait UU Cipta Kerja

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho menyampaikan, bahwa provinsi Bali menduduki urutan inflasi tertinggi ke-6 (6,62, yoy), urutan ke-9 (0,28%, mtm), urutan ke-11 (5,69%, ytd). Lebih lanjut, di samping komoditas hortikultura yang perlu diwaspadai juga adalah harga canang sari. Untuk pengendalian inflasi kedepan Bank Indonesia memberikan rekomendasi jangka pendek yakni (1) Memperkuat fungsi perumda pangan sebagai offtaker diantaranya dengan mendorong pembiayaan dengan BPD; (2) Mengoptimalkan SiGapura sebagai pusat informasi pergerakan harga (dan memperkuat akurasi data neraca pangan, diantaranya dengan menambahkan data arus keluar masuk komoditas dari dan ke Bali; (3) Melanjutkan gerakan menanam cabai/bawang; (4) Komunikasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat (contoh: penggunaan televisi/running text dipasar); (5) Percepatan implementasi perda No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi; (6) Optimalisasi penggunaan lahan tidur milik pemerintah daerah, utamanya untuk hortikultura.

Trisno juga menyampaikan,  rekomendasi jangka menengah/panjang, yaitu (1) Memperkuat branding dan meningkatkan penggunaan produk pangan lokal Bali; (2) Pembentukan BUMD Pangan bagi kabupaten yang belum memiliki sebagai operator pelaksana KAD secara professional; (3) Pembagian (spesialisasi) fungsi offtaker BUMD berdasarkan komoditas unggulan di Bali; (4) Pembentukan Pasar Induk di Bali; (5) Peningkatan suplai dan produktivitas lahan melalui digital farming di sisi hulu untuk bahan pangan; (6) Hilirisasi komoditas hortikultura daam rangka menjaga stabilitas harga dan menjaga nilai tukar petani; (7) Pengadaan dan optimalisasi CAS.(bpn)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini