KPI
KPI Pusat Gelar Diseminasi Kajian Minat, Kepentingan dan Kenyamanan Publik di Bali. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara independent yang mempunyai tugas menjamin informasi yang layak dan benar kepada masyarakat sesuai dengan hak asasi manusia sebagai aktualisasi dari filosofi penyiaran yakni keberagaman konten dan keberagaman kepemilikan, dimana untuk mencapai pelaksanaan tugas tersebut, KPI membutuhkan kajian secara akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan transparan dalam pengerjaannya sebagai pijakan pengambilan kebijakan, Rabu (7/12/2022).

Dalam hal ini, KPI bekerja sama dengan Universitas Gorontalo (UNG) melakukan kajian terhadap minat, kenyamanan, dan kepentingan publik di tiga daerah yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango sejak Maret – Juni 2022.

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio menjelaskan, pelaksanaan kajian minat, kepentingan dan kepentingan publik memotret indeks minat, kepentingan dan kenyaman publik di tiga daerah tersebut. Indeks minat, kepentingan dan kenyamanan publik tertinggi ada pada program siaran hiburan sementara program siaran olahraga menempati posisi terendah. Menariknya, kendati hiburan mendapatkan indeks tinggi, intensitas masyarakat dalam menonton program siaran hiburan terbilang rendah, hanya sekitar 39 – 116 menit, dimana masyarakat menontonnya per hari atau 2–5 kali per hari.

“Intensitas yang terbilang rendah ini disinyalir karena adanya alternatif media yang menyediakan informasi. Hal tersebut didasari pada temuan tren pemilihan media selain televisi, yaitu dengan menggunakan media online dalam aktivitas sehari-hari untuk menikmati hiburan, informasi, olahraga, musik, pendidikan dan agama. Di sisi yang lain, kebijakan pelonggaran PSBB juga menjadi pemacu rendahnya intensitas melihat dan mendengarkan lembaga penyiaran karena masyarakat sudah mulai mengkativasi kegiatannya di luar rumah,” paparnya.

Baca Juga :  Tak Sekadar Migrasi dari Analog ke Digital, Wagub Cok Ace Ingin Lembaga Penyiaran Lebih Mengedukasi

Lebih lanjut dijelaskan, dari potret minat, kepentingan dan kenyamanan publik berimplikasi pada rekomendasi yang perlu disiapkan untuk memberikan evaluasi, merencanakan sekaligus menjadi pijakan ke depan.

Di antara rekomendasi tersebut adalah perlunya intervensi terhadap penyedia layanan siaran untuk meningkatkan kualitas program siaran, kajian yang bersifat berkelanjutan dan secara mendalam menggunakan teknis analisis korelasi aspek-aspen yang mempengaruhi minat, kepentingan dan kenyamanan publik, dan perluanya perluasan wilayah atau daerah untuk dilakukan kajian terhadap minat, kepentingan dan kenyaman publik untuk mendapatkan jangkauan hasil yang signifikan dengan jangkauan generalisir yang lebih luas.

Baca Juga :  KPI Pusat Ajak Pakar dan Akademisi Bahas Perlindungan Hak Cipta Penyiaran  

Temuan di atas sekaligus rekomendasi didiseminasikan kepada masyarakat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, pada Rabu (7/12/2022). KPI dalam kegiatan diseminasi ini melibatkan stakeholder penyiaran yang lebih luas sehingga hasil kajian minat, kepentingan dan kenyamanan publik dapat dipahami secara holistik untuk dijadikan bahan masukan perbaikan mutu dan kualitas konten.

Komisioner KPI Koordinator bidang PS2P (Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran), Mohamad Reza, sebagai penggagas riset MKK ini, berencana melaksanakan riset serupa terkait kebutuhan program siaran berdasarkan Minat, Kenyamaman dan Kepentingan (MKK) masyarakat di Provinsi Bali pada tahun 2023 mendatang.

Baca Juga :  Tokoh Musik Bali Mulai Tersisih

“Dengan pelaksanaan riset ini, diharapkan dapat memberikan masukan positif terkait potret kebutuhan masyarakat akan program siaran kepada lembaga penyiaran baik yang eksisting, ataupun lembaga penyiaran yang baru akan bertumbuh, pasca pelaksanaan penyiaran digital,” jelasnya.

Kerjasama dengan Universitas Udayana diharapkan dapat terus terjaga agar dapat memberikan ruang kepada akademisi untuk mengembangkan penelitian-penelitian terkait penyiaran, sehingga bisa memberikan masukan komprehensif untuk penyelenggaran penyiaran di Indonesia. (aar/bpn)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini