BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG – Penjabat (PJ) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana menginginkan Perkumpulan Penggiling Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Kabupaten Buleleng membantu menjaga ketersediaan beras serta stabilitas harga beras di Kabupaten Buleleng.
Hal tersebut diungkapkannya saat ditemui usai menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Baru Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Perpadi Kabupaten Buleleng Masa Bakti 2022-2027, Di Gedung Wanita Laksmi Graha Singaraja, Rabu (23/11/2022).
Lihadnyana menyampaikan bahwa Perpadi menjadi mitra kerja pemerintah. Pada pelantikan pengurus kali ini, Dirinya menugaskan Perpadi untuk turut menjaga inflasi Buleleng. Khususnya, karena saat ini pihaknya mendeteksi ada kecenderungan kenaikan harga beras. Perpadi sebagai organisasi profesi yang berfokus pada beras dan padi, menurutnya sepatutnya membantu pemerintah menjaga ketersediaan dan harga beras untuk masyarakat.
“Saya sudah tekankan kepada pengurus yang baru dilantik untuk ikut menjaga kenaikan harga beras. Pengendalian inflasi. Jangan ikut bermain,” tegasnya.
Berkaitan dengan ketersediaan beras di Kabupaten Buleleng saat ini, Lihadnyana juga menginstruksikan Perpadi untuk melaporkan jumlah stok beras yang berada pada penggilingan-penggilingan. Karena telah dikaji bahwa ada kecenderungan kenaikan harga beras, Ia tidak ingin bahwa ada yang melakukan penimbunan stok beras.
“Jangan sampai dia stok. Sambil menunggu harga naik, tidak boleh,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lihadnyana menyampaikan bahwa saat ini harga kebutuhan pangan pokok di Kabupaten Buleleng sudah terjadi penurunan harga atau deflasi. Lihadnyana berkomitmen bahwa inflasi harus terus dikendalikan. Hal ini untuk menjaga daya beli masyarakat tetap baik.
“Contohnya begini kita punya uang Rp20.000 kalau harganya terkendali kita dapat 2 kilo. Kalau harga naik, yang Rp20.000 hanya dapat 1 kilo sekian. Itu namanya daya beli menurun. Kebutuhannya kan tetap. Makannya akan mendorong kemiskinan kalau tidak dikendalikan,” paparnya.
Terkait masih adanya pasokan beras dari luar, Lihadnyana menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan mekanisme pasar. Pemerintah tidak bisa menghentikannya sewenang-wenang. Strategi yang bisa dilakukan adalah mempertahankan kualitas beras Bali, khususnya Kabupaten Buleleng yang sudah relatif lebih baik. Dengan kualitas yang lebih baik, dan harga yang bersaing maka beras lokal akan tetap lebih diminati.
“Disana jaraknya jauh, berarti biaya distribusi lebih tinggi dong. Kalau kualitas lebih baik harganya lebih terjangkau, hanya itu yang bisa menyetop mereka. Sehingga kan menjadi tidak laku mereka. Tetapi kalau di stop tidak bisa karena itu kan pasar bebas,” ujar dia.(bpn)
