BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Selain Hoaks, isu yang sering menjadi perbincangan saat ini adalah Digital Security, bagaimana seseorang bisa menjadi hacker untuk menembus data pribadi dan bisa diperjual belikan untuk hal-hal yang tidak baik.
Untuk membahas lebih lanjut akan kedua isu tersebut Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggelar Talkshow ‘Pemilu Era Digital Tantangan Hoaks dan Digital Security’ pada Sabtu (19/11/2022) di Kubu Kopi Denpasar. Dalam TalkshowJ tersebut mengundang 3 narasumber yaitu Ketua Bidang Cek Fakta AMSI Bali, I Ketut Adi Sutrisna, Akademisi UNUD, Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel, S.Sos., M.Si., dan Komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan.
Ketua AMSI Bali, Dr. Nengah Muliarta dalam sambutannya mengatakan, Diskusi hari ini itu untuk antisipasi kita bersama karena kita sudah tahu sendiri ketika pemilu selalu menjadi ajang penyebaran hoaks.
“Kami sebagai AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) berkeinginan untuk mengingatkan kita yang memiliki kebijakan, orang yang terlibat langsung pengelola media untuk sama-sama menyadarkan bahwa ada bahaya, ancaman yang harus kita antisipasi di Pemilu ini,” jelas Nengah Muliarta.
Lebih lanjut Nengah Muliarta menambahkan, walaupun pemilu dilaksanakan di tahun 2024 tetapi antisipasi harus dari sekarang. dan ini juga bentuk kontribusi kami sebagai media kepada KPU.
“Selain untuk antisipasi hoaks kami disini juga membantu untuk menyosialisasikan, kami dari media sebenarnya ada 4 fungsi yaitu hiburan, pendidikan, informasi dan kontrol sosial,” ujarnya.
AMSI tidak ingin label bad news is good news itu berlanjut, AMSI ingin kontrol sosial yang diberikan bersifat membangun sehingga berkontribusi dan bermaanfaat bagi penyelenggara pemilu.
“Mudah-mudahan diskusi ini memberikan tambahan wawasan kita bersama bahwa pemilu bukan hanya keributan tetapi kita bisa mengantisipasi hoaks yang menimbulkan konflik sosial yang lebih meluas,” harapnya.
Komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan menjelaskan, KPU adalah salah satu lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menguasai data pribadi.
“Yang paling rentan dalam memegang data pribadi seseorang adalah KPU, jadi KPU di era digital ini sudah menggunakan aplikasi,” kata John Darmawan.
John Darmawan menambahkan, tingkat serangan hacker kepada KPU itu sangat tinggi, dalam press confrence KPU RI menyebutkan ada sekitar 860 hacker membobol aplikasi Sipol KPU. KPU dalam hal bekerja membuka aplikasi Sipol itu harus dilakukan di kantor KPU, tidak boleh ditempat lain ataupun menggunakan WIFI lain.
“KPU akan memperkuat sistem di media sosial, seperti twitter, instagram dan tiktok,” katanya.
Terkait hoaks kepemiluan, John menyebut sedang diupayakan agar KPU dapat memfungsikan media-media sosial resmi sebagai media klarifikasi yang lebih cepat. Terkait hoaks yang mengarah pada kampanye hitam, pihaknya bekerjasama dengan media dan komponen masyarakat lainnya untuk menyebarkan informasi penyeimbang.
Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel, S.Sos., M.Si., selaku Akademisi Unud, kalau bicara tentang pemilu kita tidak bisa melihat hoaks itu hanya sebagai informasi.
“Di Indonesia isu yang menjadi Top 3 yang sering dibahas itu Politik, Agama dan Kesehatan. dan sejak mendeklarasian capres ini trend politik identitas naik lagi,” jelas Ras Amanda.
Ras Amanda menambahkan, ini hal yang dikhawatirkan di Indonesia bagaimana isu-isu politik identitas atau apapun itu sangat berpengaruh terhadap pilihan para pemilih.
“Menurut saya gerakan-gerakan sipil belum cukup untuk memberikan ketangguhanan terhadap masyarakat tentang ancaman ini, saya tidak ingin kejadian-kejadian buruk saat pemilu terjadi di Indonesia, dan untuk itu media sangat berperan dalam melawan hoaks,” ujarnya.
Mengenai Digital Security, ada 4 pilar yaitu Cakap Digital, Etika Digital, Budaya Digital dan Keamanan Digital.
“Pandangan saya masyarakat saat ini sudah paham sistem program contohnya dalam hal bersosial media,” ucap I Ketut Adi Sutrisna selaku Ketua Bidang Cek Fakta AMSI Bali.
Mengenai keamanan digital apapun yang sudah kita lakukan di Internet saat bersosial media, data yang tersimpan bisa saja digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti pinjol.
“Dari pihak internal KPU perlu melakukan pengamanan data agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
“Selanjutnya mengenai Hoaks, menurut UNESCO pada tahun 2018 kita familiar dengan kata fake news. Kembali lagi ke diri kita sendiri, kadang kita tidak paham dan tidak tahu kebenerannya tapi kita sebar,” katanya.
Lebih lanjut Adi Sutrisna menambahkan, Jika kita mendapat sebuah informasi kita harus cek data dan faktanya sebelum menyebarkannya kepada orang lain.(mon/bpn)
