DPRD Bali
Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali 2023. Sumber Foto : ads/bpn

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – DPRD Provinsi Bali kembali menggelar sidang parpurna ke-35 masa persidangan III tahun 2022 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA. 2023, pada Senin (3/10/2022) bertempat diruang sidang utama DPRD Bali Denpasar.

Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry dan dihadiri langsung Gubernur Bali, Wayan Koster.

Dalam pandangan umum fraksi PDI P yang disampaikan oleh I Kadek Setiawan menyampaikan Dalam situasi Pandemi Covid-19, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana strategis tetap berjalan sesuai target dan rencana. Sampai pertengahan Tahun 2022 ini, berbagai pembangunan infrastruktur monumental sedang dan telah diselesaikan.

Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Bali, secara langsung telah berdampak pada pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali, sehingga Bali mulai bangkit kembali, dimana pertumbuhan ekonomi Bali Tahun 2023 diproyeksikan.

Baca Juga :  Lakukan Tanam Cabai Serentak, Ketua TP PKK Kota Denpasar Dukung Penurunan Inflasi di Kota Denpasar

“Kami mendorong kepada Saudara Gubernur untuk melakukan usaha yang maksimal dan inovatif menggali sumber-sumber ekonomi yang baru dalam meningkatkan PAD Provinsi Bali,” paparnya.

Sementara itu pandangan umum dari fraksi Golkar yang dibacakan oleh I Wayan Rawan Atmaja menyampaikan hal yang perlu kita cermati kaitannya dengan ekonomi Bali adalah kemungkinan naiknya inflasi. Kondisi obyektif pertumbuhan perekonomian Bali saat ini yang masih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan apabila tingkat inflasi perekonomian Bali lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi ekonomi nasional maka sangatlah penting bagi kita untuk menjaga stabilitas ekonomi Bali melalui terjaminnya distribusi barang khususnya kebutuhan bahan pokok yang berpengaruh besar pada kenaikan inflasi, melakukan pengawasan yang ketat dan melakukan Langkah-langkah cegah dini terhadap kaum spekulan serta meningkatkan konsumsi masyarakat melalui peningkatan daya beli masyarakat serta merealisasikan bantuan tunai kepada masyarakat bawah yang memerlukan.

Baca Juga :  Dewan Provinsi Bali Sampaikan Raperda Inisiatif Tentang Insentif Investasi dan Pengarusutamaan Gender

“Fraksi Golkar menyarankan agar pembangunan disektor pertanian lebih ditingkatkan melalui peningkatan peran serta petani dengan mendorong eksport hortikultura, melalui program registrasi kebun, meningkatkan subsidi pupuk organik dan mewujudkan program-program yang mengarah agar Bali sebagai pulau organik, serta dibangunnya lembaga sertifikasi organik untuk memfasilitasi petani di Bali,”ungkapnya.

Kemudian dari fraksi Gerindra dibacakan oleh I Ketut Juliarta menyampaikan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Kebijakan Umum APBD Semesta BerencanaProvinsi Bali Tahun Anggaran 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.

Pandangan umum dari fraksi Demokrat dibacakan oleh Utami Dwi Suryadi menyampaikan Kinerja ekonomi yang membaik juga akan memberikan dampak yang positif terhadap sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah yang akan dirancang dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 sehingga diharapkan sasaran dan target pembangunan yang telah dicanangkan dapat terealisasi sesuai dengan rencana.

Baca Juga :  Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pemkot Rutin Gelar Safari Kesehatan Sasar Banjar-Banjar

Dan terakhir dari fraksi Nasdem PSI Hanura dibacakan oleh I Wayan Arta menyampaikan Fraksi Nasdem PSI Hanura mendorong target pencapaian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dipasag lebih besar dari yang tertera pada Raperda APBD 2023. Jika melihat situasi Bali saat ini, khususnya melihat tren kedatangan wisatawan mancanegara serta berbagai event nasional dan internasional di Bali, akan lebih bagus lagi jika angka Pendapatan Daerah dipasang lebih besar.

“Kami melihat ada beberapa komponen yang masih bisa dioptimalkan,” pungkasnya. (ads/bpn)

Dapatkan berita terbaru dari Baliportalnews.com di Google News