Kunker
Kunker ke Jembrana, Pemkot Lhokseumawe Tertarik JSDDD. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA – Bupati Jembrana, I Nengah Tamba menyambut hangat kunjungan kerja (kunker) Penjabat Wali Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd., beserta rombongan ke Kabupaten Jembrana dalam kaitan melaksanakan study tiru tentang Pengelolaan Sampah dan Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD). Rombongan Wali Kota Imran diterima langsung Bupati Tamba bertempat di ruang VIP Bupati Jembrana, Selasa (30/8/2022).

Selain persoalan sampah, pengelolaan satu data dari desa yang baru saja dilaunching menjadi magnet bagi Pemkot Lhokseumawe datang.

Bupati asal desa Kaliakah ini menjelaskan bagaimana manfaat Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD) yang saat ini merupakan sistem satu data daerah yang hanya ada di Kabupaten Jembrana.

Dalam JSDDD memuat seluruh data masyarakat Jembrana meliputi data kependudukan dan sosial ekonomi, sehingga dapat disaring untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Ini sangat bermanfaat dalam menyusun kebijakan baik dibidang pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Seperti beberapa waktu kemarin, salahsatu perusahaan besar dibidang produsen linting rokok (Mitra Prodin) membutuhkan ribuan tenaga kerja. Secara khusus, Bupati Tamba memberikan data masyarakat kurang mampu dengan usia produktif untuk didaftarkan sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut.

“JSDDD adalah data istimewa yang kita miliki, seperti kemarin di perusahaan Mitra Prodin ketika membutuhkan tenaga kerja, bisa kita ambil dari JSDDD berupa data tenaga kerja dari keluarga miskin dengan usia produktif,” jelas Bupati Tamba.

Baca Juga :  Bupati Tamba Gelar Buka Puasa Bersama Warga Cupel dan Pengambengan

Sementara itu, Plt. Kadis Kominfo Jembrana, I Made Yasa secara teknis menjelaskan JSDDD awalnya merupakan data SDGs yang ditambahkan berbagai variabel dari data yang dibutuhkan oleh masing-masing OPD, sehingga nantinya satu data ini mampu menyajikan berbagai informasi yang dibutuhkan.

“Jembrana Satu Data Dari Desa berawal dari SDGs yang juga ditambahkan berbagai variabel seperti data kemiskinan, data sosial, serta dari aspek lainnya. Awalnya kami hanya berpikir bagaimana data di masing-masing instansi yang tidak terpadu ini kita dapat disinkronkan menjadi satu data. Sehingga siapapun yang ingin mengetahui kondisi Jembrana dari tingkat desa, misalnya data kependudukan, pertanian, dan potensi yang kita miliki bersumber dari satu data,” jelas Made Yasa.

Selain itu,Keberhasilan Kabupaten Jembrana dalam pengelolaan sampah mampu mengurangi sampah yang masuk ke TPA Peh hingga 34% juga ditanyakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam  study tiru ke Jembrana kali ini.

Bupati Tamba mengatakan sampah merupakan permasalah yang dialami seluruh daerah, keberhasilan Jembrana dalam mengurangi permasalah sampah dapat terwujud dengan kolaborasi berbagai pihak.

“Persoalan sampah merupakan warisan, ini menjadi ancaman nasional dan daerah. Yang kita mampu kerjakan hari ini adalah memilah sampah plastik dan organik untuk dapat dimanfaatkan kembali. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan NGO (Non-Governmental Organization) Asing,” tutur Bupati Tamba.

Baca Juga :  Bupati Tamba Kagumi Jam Kayu Karya Anak Muda Jembrana

Lanjutnya, masyarakat Bali diatur dengan dua aturan yaitu adat dan dinas, khusus di Jembrana pengelolaan sampah juga diatur dalam aturan adat. Karena sanksi adat menurutnya lebih memiliki kekuatan dalam mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Sistem pemerintah kita di Bali dibagi menjadi dua, ada adat dan dinas, dalam adat kita memperlakukan sampah dengan suatu aturan yang disebut dengan perarem, jadi Desa Adat yang mengatur hal tersebut. Di kita, sanksi adat lebih tinggi diresapi oleh masyarakat sehari-hari, salahsatu aturannya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini yang kita lakukan di setiap Desa Adat,” imbuh Bupati Tamba.

Ditambahkannya, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah mulai dari tingkat bawah, salahsatun upaya yang dilakukan adalah melaksanakan lomba Keren Tidak Ada Sampah (KEDAS) ditingkat Desa/Kelurahan. Hal ini mampu meningkatkan antusias masyarakat dalam memilah sampah mulai dari tingkat rumah tangga.

“Kita juga menggelar lomba tentang pengelolaan sampah antar desa/kelurahan, ini guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah,” ucap Bupati Tamba.

Ditemui usai melaksanakan kunjungan lapangan, Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd., menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana yang telah menerima rombongannya dengan baik dalam kunjungan kerja ini.

Usai melihat langsung proses pengelolaan sampah di TPA Peh, Wali Kota Imran mengatakan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam mengelola sampah sehingga mampu mengurangi volume sampah yang sudah menuju ke zero waste menjadi pengetahuan yang sangay berarti bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Baca Juga :  Jembrana Terima Dana BKK dan Hibah Rp100 Miliar Lebih, Bupati Tamba: Wujud Rasa Sayang Badung

“Ini pembelajaran yang sangat berarti bagi kami di Lhokseumawe,  dalam upaya kami bagaimana menjaga kebersihan kota, bagaimana itu mengelola sampah, dan mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir sampah. Tentunya kami juga ingin belajar mekanisme pengumpulan sampah mulai tingkat paling dasar yaitu keluarga, RT, Desa hingga tingkat pembuangan akhir. Disini kami melihat, hampir semua produk sampah yang dihasilkan masyarakat bisa diolah dan dimanfaatkan disini, ini suatu best practice (praktek) dan best experience (pengalaman) yang sangat berarti bagi kami Pemkot Lhokseumawe,” ucap Wali Kota Imran.

Sementara terkait JSDDD, Wali Kota Imran juga mengungkapkan ketertarikannya tentang inovasi pengelolaan Satu Data yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

“Saya sangat antusias dan mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam mengkoordinasikan data yang ada di Kabupaten Jembrana. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana merupakan upaya yang luar biasa menuju kearah kebijakan pemerintah pusat untuk menyatukan semua data baik dari tingkat desa/kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke tingkat kementerian/lembaga yang ada ditingkat pemerintah pusat,” pungkasnya.(bpn)

Dapatkan berita terbaru dari Baliportalnews.com di Google News