Togar Situmorang
Togar Situmorang Meraih Gelar Doktor dalam Ujian Terbuka Program Doktor Ilmu Hukum FH Unud. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum (FH) Unud kembali menyelenggarakan Promosi Doktor dengan promovendus Togar Situmorang secara Hybrid (Online dan Offline) bertempat di Aula FH Unud. Togar Situmorang merupakan seorang advokat dengan kemantapannya berkuliah di Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH UNUD berhasil menyelesaikan studinya.

Ujian terbuka dipimpin langsung Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. Putu Gede Arya Sumertayasa, SH.,M.H. serta selaku Promotor 1: Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., M.Hum., Promotor 2: Dr. I Ketut Westra, S.H., M.H., , dan Co Promotor 2: Dr. Tuni Cakabawa Lundra, SH., MH., Togar Situmorang berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul ‘Pengaturan Obligasi  Daerah Sebagai Sumber Daya Pembangunan Daerah’.

Baca Juga :  Unud Terima Kunjungan Tim Pusat Prestasi Nasional

Dalam Disertasinya Togar Situmorang Hasan mengungkapkan pertama, Obligasi daerah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang ditawarkan kepada publik  melalui penawaran umum di pasar modal.

“Pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah  berkewajiban  membayar bunga secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan,”paparnya.

Tujuan dari penerbitan obligasi  daerah adalah untuk membiayai suatu kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan  dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kedua, mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana di pemerintah  daerah masih sangat terbatas perlu adanya alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan dana di pemerintah  daerah, salah satunya ialah obligasi daerah.

Salah satu inovasi pertimbangannya atas keterbatasan dana dan keterbatasan sumber daya manusia di Bali pelaksanaan obligasi daerah, suatu inovasi aturan bagi  pemerintah pusat bukan hanya benda dan barang yang proyek peruntukan obligasi daerah dijadikan  jaminan, namun perlu pula jaminan berupa kebudayaan yang menghidupkan perekonomian pariwisata Bali.

Baca Juga :  Kolaborasi untuk Pariwisata Berkelanjutan, FPar Unud Sukses Gelar Webinar Internasional

“Jika kebudayaan dapat ditakar bentuk sebuah nilai yang tidak tampak jaminan obligasi daerah di Bali, obligasi  daerah layak untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai penunjang pendanaan  dam  pembangunan struktur dan infrastruktur, yang tiada lain untuk menumbuh kembangkan pariwisata kembali,” imbuhnya. (unud.ac.id/bpn)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini