Mafia Tanah
Made Suka, diduga jadi Korban Mafia Tanah di Ungasan. Sumber Foto : aar/bpn

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Kasus sengketa tanah yang merugikan rakyat kecil di Bali kembali mencuat ke permukaan. Kali ini kembali menimpa seorang pria bernama Made Suka, pemilik lahan seluas 5,6 hektar yang hendak dieksekusi di wilayah Ungasan Kuta Selatan, mengaku sangat keberatan setelah mendengar adanya pihak juru sita dari Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang hendak mengeksekusi lahannya tersebut.

Diketahui bahwa proses jual beli awal tanahnya dalam perjanjian disebut-sebut cacat hukum. Made Suka menjelaskan belum menerima pelunasan jual beli, sementara sertifikatnya sudah balik nama dan diagunkan bank. Mirisnya, begitu uang dicairkan pihak pembeli dikabarkan kabur.

Dalam kesempatannya, selaku selaku ahli waris lahan tersebut, Made Suka, pada Senin (7/2/2022) kepada awak media mengatakan bahwa kasus ini mencuat berawal dari orang tuanya yang menjual tanah tersebut seluas 5,6 hektar kepada seseorang bernama Bambang Samyono. Selanjutnya sekitar tahun 1992 setelah adanya kesepakatan didepan Notaris Putu Chandra, dengan nominal Rp 2 miliar lebih ternyata yang bersangkutan gagal bayar dan beberapa cek yang digunakan untuk transaksi jual beli tanah tersebut ada yang palsu.

“Sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan Bambang Samiyono selaku pembeli di depan notaris Putu Chandra. Kalau tanah tersebut akan dibeli dengan harga Rp2 miliar lebih pada tahun 1992. Namun ternyata gagal bayar. Dan cek yang digunakan semua blong alias bodong,” ungkap I Made Suka.

Baca Juga :  Pemerintah Harus Tegas Tuntaskan Masalah 'Mafia Tanah'

Kemudian atas inisiasi, Notaris ingin melakukan penagihan kepada yang bersangkutan. Tetapi justru mengalami kebuntuan, sehingga Notaris pun melakukan penarikan terhadap cek-cek yang diberikan kepada dirinya. Tanpa ada sepengetahuan dari pihaknya (Made Suka) sebagai ahli waris, kemudian diketahui bahwa surat-surat tanah tersebut ternyata telah dijadikan anggunan salah satu Bank di Jakarta, yang pada akhirnya Bank tersebut melakukan pelelangan terhadap bidang tanah tersebut.

“Tanpa sepengetahuan saya, tanah tersebut sudah dijadikan anggunan pada salah satu bank di Jakarta, yang pada akhirnya tanah tersebut dilelang. Saya tidak terima, tanah belum lunas dibayar kok tiba-tiba dijadikan anggunan bank dan berakhir di pelelangan. Selanjutnya saya menanyakan semua, pihak badan lelang justru meminta saya untuk mengikuti lelang agar bisa mendapatkan tanah itu kembali. Bagaimana saya bisa disuruh ikut lelang atas apa yang saya miliki? Tidak masuk akal,” jelasnya.

Baca Juga :  Tanggapi Maraknya Kasus 'Mafia Tanah' di Bali, Jamaruli Manihuruk Tekankan Pengawasan Terhadap Profesi Notaris

Selanjutnya, selaku Penasihat Hukum (PH) dari Made Suka, Siswo Sumarto, S.H mengatakan transaksi itu adalah temporary karena keuangan belum diterima penuh oleh pemilik lahan. Pihaknya juga sudah melakukan upaya gugatan baru ditahun 2021 dengan memunculkan novum terhadap pernyataan Bambang Sambiono yang memang mengamini bahwa Bambang Sambiono belum pernah melakukan pelunasan jual beli terhadap objek tersebut secara tertulis dan sudah berproses di pengadilan dan mohon sampai proses ini terang benderang.

“Mestinya notaris melakukan kehati-hatian terhadap profesinya untuk mengcover penjual karena penjual ini tidak pegang sesuatu semisal second agreement, semestinya pengacara membikin itu bahwa jual beli ini adalah temporary. Apabila dari perbankan itu cair, pembeli harus melunasi kepada pihak penjual. Jadi begitu cair dengan leluasa Bambang Samiyono ini menghilang begitu saja,” tegasnya.

Baca Juga :  P3ATI Dukung Instruksi Presiden Berantas Mafia Tanah

Saat disinggung terkait upaya hukum berupa pidana, pihaknya belum berpikir kesitu. Pihaknya mengaku masih fokus pada penetapan hak saja.

“Jangan sampai hak ahli waris dari leluhur hilang begitu saja. Kita buktikan di pengadilan,” terangnya.

Sementara itu, Dikonfirmasi terpisah, Humas PN Denpasar, I Gede Putra Astawa, SH., MH., membenarkan adanya eksekusi yang akan dilakukan pihak juru sita Panitera PN Denpasar pada Rabu (9/2/2022) besok. Terkait keberatan pihak termohon, pihaknya mengatakan hal tersebut dapat disampaikan melalui gugatan atau perlawanan ke pengadilan.

“Benar besok rencananya akan dilakukan eksekusi di Banjar Wijaya Kusuma. Pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh panitera dan juru sita. Jika ada keberatan silahkan disampaikan melalui gugatan atau perlawanan ke pengadilan,” ujarnya. (aar/bpn)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini