BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA – Bupati Jembrana, I Nengah Tamba mengajak pejabat di lingkup Pemkab Jembrana tetap solid dan memperkuat team work. Seluruh pejabat juga diminta ikut bertanggung jawab, bukan kepada bupati dan wakil saja, tapi kepada seluruh masyarakat Jembrana.
Bentuk tanggung jawab itu tidak hanya di lingkup perangkat kerja tapi mampu berpikir secara universal tentang Jembrana. Khususnya menyongsong dan mempersiapkan tahun emas Jembrana di tahun 2022. Hal itu disampaikan Bupati Tamba usai melantik di Gedung Auditorium Pemkab Jembrana, Senin (10/1/2022).
“Kita punya mimpi, serta blue print yang sudah disusun berisi sasaran serta capaian ditahun 2026. Tahun itu, klimaks kebahagian warga Jembrana. Semua yang kita lakukan dari sekarang, indikatornya untuk mewujudkan hal itu,” papar Tamba.
Bupati Tamba berharap dukungan dari pejabat dan pegawai dilingkup pemkab Jembrana itu mampu membuat Jembrana bersaing dengan kabupaten lainnya di Bali.
“Saya minta apel internal pegawai diaktifkan kembali. Sehingga tiap.pegaaai tahu capaian yang hendak dituju. Apa yang kita raih, kepercayaan yang kita dapat selama setahun kemari jangan sampai turun. Harus lebih maju dan sukses,” harap Bupati Tamba.
Dihadapan pejabat eselon II, III dan IV yang ikut dilantik, mantan anggota DPRD Bali dua periode ini juga mengatakan pada tahun 2022 akan banyak berbagi tugas dengan Wakil Bupati Patriana Krisna (Ipat).
Ipat diminta lebih banyak berperan dalam aliran kinerja OPD. Sementara dirinya akan berfokus pada hal hal besar termasuk mendongkrak investasi masuk Jembrana.
“Itu bagian tugas kami berdua. Untuk meningkatkan kinerja OPD serta mendongkrak PAD sehingga hasilnya bisa dirasakan masyarakat Jembrana,” tukasnya.
Pelantikan diikuti seratus lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana. Mereka yang dilantik berasal dari pejabat eselon IIb sebanyak 2 orang, eselon IIIa 32 orang, eselon IIIb 57 orang serta pejabat eselon IV sebanyak 56 orang. Pengambilan sumpah jabatan itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No. 25 tahun 2021 serta Peraturan Bupati tentang Tata Kerja Badan Daerah, Kesekretariatan serta Perbup tentang Tata Kerja Dinas Daerah.(bpn)
