BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Hindu Nusantara menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Bali pada Senin (25/10/2021) pagi, untuk menolak ideologi dan organisasi transnasional Sampradaya Hare Krishna, Saibaba, dan Mahasabha XII PHDI yanga akan digelar pada 28 Oktober 2021 mendatang.
Dalam orasinya, Koordinator aksi damai dari Aliansi Hindu Nusantara, I Wayan Supartha mengatakan, Aliansi Hindu Nusantara sebagai representasi umat Hindu di Indonesia yang terdiri dari organisasi-organisasi seperti seperti DPP Amukti Palapa Nusantara (APN), Baladika Angungah Santi, Brahmastra, Kaula Nindihin Bali, Keluarga Ajik Aura, Laskar Bali Santi, Latengiu, Pedukuhan Budhaireng, Pesraman Kayu Manis, PGN Cakra Taksu Bali, Poros Muda Kemanusiaan, Pura Dalem Balangan, Puri Kesiman, Sandhi Murti, Swastika Bali, Team Hukum Nusa Bali, Warih Satara, Yayasan Jaringan Hindu Nusantara, Yayasan Bima Sakti, Yayasan Dharma Murti Jembrana, Giri Tohlangkir, dekornas Puskor Hindunesia, Dekorwil Hindunesia merasa terpanggil untuk menjaga ajaran leluhur Nusantara yang sedang digrogoti oleh kelompok Sampradaya Asing seperti Hare Khrisna, Sai Baba dan lain-lain.
“Sehingga adanya perlu gerakan menolak Sampradaya Asing tersebut, sebagai bagian Hindu Bali/Nusantara, yang sampai saat ini masih bercokol di bumi Nusantara, maka moment pembersihan dan pemurnian PHDI menjadi bagian tangga perjuangan yang harus didukung, karena selama ini ternyata PHDI Pusat 2016 – 2021 merupakan tempat dimana terjadi pemahaman akan Hindu Bali/Nusantara yang keliru, dan cendrung menyesatkan umat,” ungkapnya.
Statemen yang bisa menyesatkan tersebut, terungkap dari pernyataan Ketua Umum PHDI Pusat 2016– 2021, yang menyatakan bahwa Hindu adalah terdiri dari Sampradaya, dimana Hindu Bali adalah Sampradaya seperti halnya Sampradaya Hare Krsna, Sai Baba dan lain-lain.
“Semua hal tersebut diatas adalah implementasi penolakan terhadap Sampradaya Asing yang berkamuflase sebagai Hindu. Dimana ajaran Sampradaya asing ini telah meracuni para sebagian besar pengurus PHDI Pusat 2016 -2021 Demisioner,” paparnya.
Menurutnya, aksi damai Aliansi Hindu Nusantara ini, adalah wujud pemberian dukungan kepada PHDI Pusat 2021 – 2026 hasil Mahasaba Luar Biasa, meminta pemerintah untuk mencegah Mahasaba XII yang merupakan Mahasaba ilegal karena dilakukan oleh pengurus demisioner dan memohon Presiden untuk mempertimbangkan lagi agar tidak menghadiri/membuka Mahasabha yang ilegal tersebut. (arr/bpn)
