BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Keinginan sebagian besar komponen pariwisata Bali untuk mempercepat pembukaan Pariwisata Bali, yang sudah sangat terpuruk, mendorong i Dinas Pariwisata Provinsi Bali untuk mengambil langkah cepat dengan membuat program yang mampu membuat dunia pariwisata segera pulih.
Salah satu cara yang dianggap paling efektif untuk mencegah penularan Covid-19 adalah dengan program vaksinasi untuk membangun herd immunity di sektor Pariwisata. Maka sejak Februari sampai September 2021 vaksinasi terhadap Tenaga Kerja Pariwisata sudah dilakukan dan saat ini bisa dibilang seratus persen tenaga kerja pariwisata di Bali sudah tervaksinasi.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa, saat menutup kegiatan vaksinasi dan penyerahan Sertifikat kepada Tim Task Force Vaksinasi Dinas Pariwisata Bali, di Quest Hotel Jalan Mahendradata Denpasar, Kamis (2/9/2021).
Pelaksanaan Vaksinasi ini merupakan program yang ke sekian dari rangkaianprogram yang telah dilaksanakan dalam persiapan pembukaan Pariwisata Bali untuk wisatawan internasional. Program-program sebelumnya seperti penerapan protokol kesehatan di seluruh usaha pariwisata, verifikasi CHSE terhadap fasilitas pariwisata yang sampai saat ini sudah mencapai 1.137 usaha pariwisata sudah mengantongi sertifikat, melaksanakan implementasi CHSE di usaha-usaha pariwisata, melaksanakan simulasi di Bandara Ngurah Rai, membentuk Green Zone juga sudah dilaksanakan serta menyiapkan SOP penanagan wisatawan Internasional juga sudah dilakukan, jelas Astawa.
“Sekarang vaksinasi tenaga kerja pariwisata juga sudah,” tegasnya.
Astawa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaksana di lapangan yang dalam hal ini adalah Tim Task Force Vaksinasi karena telah bekerja dengan maksimal dah bahkan pelaksanaan vaksinasi Dinas Pariwisata ini mendapat sanjungan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Mendagri, Bapak Tito Karnavian karena pelaksanaannya sangat rapi, tertib dan sesuai dengan protocol kesehatan. Dan bahkan selanjutnya sistem ini diadopsi oleh pemerintah pusat untuk diterapkan di tempat-tempat lain di Indonesia, jelas Astawa.
