Hong Kong
Facebook, Google, dan Twitter Ancam Tinggalkan Hong Kong Karena Perubahan Undang-Undang Privasi. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Ketegangan mulai meningkat antara perusahaan teknologi dengan pemerintah Hong Kong, The Wall Street Journal telah mengetahui bahwa Asia Internet Coalition, aliansi perusahaan teknologi termasuk Facebook, Google, dan Twitter, telah diam-diam memperingatkan Hong Kong bahwa mereka akan berhenti beroperasi di wilayah tersebut jika para pejabat maju dengan amandemen undang-undang perlindungan data yang dapat membuat perusahaan bertanggung jawab atas kampanye doxxing.

Raksasa teknologi khawatir bahwa para staf mereka dapat menghadapi investigasi kriminal atau bahkan tuntutan jika pengguna membagikan informasi pribadi secara online, meskipun mereka tidak bermaksud jahat.

Baca Juga :  Dukung Indonesia Badminton Festival 2021, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Siapkan Jalur Khusus Kontingen Atlet

Hal tersebut akan menjadi tanggapan yang sama sekali tidak proporsional dan tidak perlu dan dapat membekukan kebebasan berbicara, tulis Koalisi. Pihak aliansi malah menyarankan agar Hong Kong mempersempit ruang lingkup terjadinya pelanggaran.

Komisaris Privasi Hong Kong untuk Data Pribadi mengakui keberadaan surat tersebut, tapi ia mengatakan bahwa langkah-langkah baru diperlukan setelah doxxing mendorong ‘Batas Moralitas dan Hukum’.

Komisaris juga bersikeras bahwa undang-undang yang diubah tidak akan berpengaruh pada kebebasan berbicara, dan tidak akan menghalangi investasi luar di wilayah Hong Kong. Amandemen tersebut dapat disetujui pada akhir tahun legislatif.

Baca Juga :  Bupati Mahayastra Sampaikan Jawaban Atas PU Fraksi DPRD Gianyar

Kekhawatirannya, seperti yang diduga, adalah bahwa pejabat pro-China yang mungkin menyalahgunakan undang-undang yang diperbarui untuk membungkam perbedaan pendapat.

Aktivis pro-demokrasi sering membohongi petugas polisi dan lainnya selama protes 2019, dan ada kekhawatiran bahwa undang-undang yang direvisi dapat diucapkan dengan cukup longgar sehingga hanya sebuah tindakan yang sederhana seperti berbagi foto seseorang di ruang publik dapat membuat pemegang saham dan perusahaan teknologi dalam masalah.

Mungkin lebih sulit untuk meminta pertanggungjawaban polisi atas kekerasan, atau mengkritik pejabat karena kebijakan anti-demokrasi. (kmg/bpn)

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here