BALIPORTALNEWS.COM, KLUNGKUNG – Dalam rangka pendekatan akses Layanan Hukum pada tingkat Desa/Kelurahan dengan pemberdayaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai paralegal dalam menyediakan akses keadilan berupa informal justice yakni pemberian pertolongan pertama tehadap masalah hukum bagi masyarakat desa/kelurahan.
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta meresmikan Pos Layanan Hukum dan HAM Desa/Kelurahan (Posyankumhamdes) se-Kabupatem Klungkung, sekaligus pembukaan pelaksanaan Diseminasi Penguatan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) pada UPT di Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Rabu (24/3/2021).
Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk, Kepala Ombudsman RI (ORI) perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, Sekda Klungkung, I Gede Putu Winastra, dan seluruh Kepala Desa yang mengikuti secara virtual.
Bupati Suwirta dalam sambutannya mengatakan, munculnya berbagai permasalahan di desa era pandemi ini yakni kurangnya perhatian terhadap hak asasi itu sendiri dan desa kurang mendapat pehatian khusus. Ke depannya Posyankumhamdes ini sebagai prioritas kita sampai ke pelosok desa.
“Walaupun pos pelanyanan itu belum ada tetapi kita di Kabupaten Klungkung terus melakukan pedekatan-pendekatan dari awal masa jabatan secara inten dan serius dilakukan dengan acara bedah desa. Maka dari itu, kami melihat banyak permasalahan yang ada di desa yang belum terungkap,” ujar Bupati Suwirta.
Bupati Suwirta berharap sinergritas pemerintah daerah, kecamatan dan desa benar-benar dijalankan dengan baik sehingga pemenuhan hak asasi masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. “Melalui dari peresmian Posyankumhamdes di seluruh desa se-Kabupaten Klungkung ini diharapkan semakin memperkuat komitmen sepirit gema santi dikolaborasikan dan dirangkum menjadi satu sehingga klungkung akan semakin damai,” harap orang nomor satu di Klungkung ini.
