BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA – Realisasi aksi pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2020 di Pemerintah Kabupaten Jembrana mampu melampaui rata-rata nasional. Jika bandingkan dengan tahun 2019 yang hanya memperoleh nilai 67%kini di tahun 2020 aksi program naik yakni dengan nilai 85,13%.
“Realisasi Jembrana itu telah terverifikasi per tanggal 5 Januari 2021. Ini mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam rangka pelaksanaan pemberantasan korupsi masih dalam kategori baik,” ujar Plh Bupati Jembrana I Nengah Ledang saat menerima suvervisi dari tim KPK RI Bagian Suvervisi dan Pencegahan Korupsi di aula Jimbarwana, Senin (22/2/2021).
Dalam acara yang dihadiri pimpinan OPD di lingkup Pemkab Jembrana hadir Sugeng Basuki selaku Kepala Satgas Wilayah V Kordinasi dan Suvervisi KPK serta Ardiansyah Putra selaku Kasatgas Penindakan KPK.
Ledang menambahkan salah satu terobosan KPK RI dalam pemberantasan korupsi terintegrasi dengan sistem pelaporan melalui aplikasi MCP Kopsurgah. “Hasil Jembrana cukup bagus diantaranya Bappeda, Keuangan dan Pengelolaan Aset nilainya 91,6%, Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai 90,5%, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dengan nilai capaian 92,8%, Inspektorat untuk Indikator APIP 60,2%, Indikator Manajemen ASN dengan nilai 100%,” papar Ledang.
Terkait adanya kekurangan berupa catatan KPK, Ledang berharap dapat diketahui secara luas oleh perangkat daerah dan memperoleh tindak lanjut yang positif yang menjadi area intervensi. ”Kami di Pemerintah Kabupaten Jembrana baik Eksekutif maupun Legislatif, dari awal sudah berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya peningkatan kwalitas tata kelola pemerintahan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan,” ungkapnya.
Sementara, Ketua Satgas V Korsup KPK RI, Sugeng Basuki, memberikan apresiasi dengan capaian dan realisasi aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Jembrana. Pasalnya, pemerintah Kabupaten Jembrana mampu melampaui nilai rata-rata nasional.
