Bahkan, para pertani hanya menunggu air hujan. Untuk beternak sapi memanfaatkan air PDAM dari rumah. Karena permasalahan air para petani beralih mencari pekerjaan pariwisata. Dan kini pariwisata anjlok mereka ingin bertani lagi.
Sementara itu Ketua DPRD Badung Parwata sangat menyayangkan ini terjadi berarti selama ini tidak ada keadilan. Padahal air dikuasai oleh negara dan diatur pemakaiannya oleh pemerintah.
Politikus PDIP ini menyatakan bahwa aliran irigasi itu kewenangan provinsi dan juga Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida. Maka dari itu, pihaknya akan bersurat kepada Gubernur Bali dan BWS Bali Penida supaya bisa menyelesaikan ini.
“Saya akan catat berapa tahun lama dari hari ini saya mau catat siapa punya kewenangan yang kewenangan gubernur dan badan air dan koordinasi dengan bupati Tabanan. Kami memantau berapa lama selesainya. Jadi kami lihat pantau (keseriuasan pemerintah, red), kami bersurat segera penyelesaian seadil adilnya,” pungkasnya.(bpn)
