Ia juga berpesan agar bantuan penyediaan gedung ini tak mempengaruhi kinerja ORI Perwakilan Bali. Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Bali ini minta jajaran ORI Perwakilan Bali tetap independent dan objektif dalam melaksanakan tugas. “Jangan sampai layanan buruk dikatakan baik, yang buruk ya katakan saja buruk. Sebab kita pun bisa belajar dari hal yang buruk,” urainya seraya meminta jajaran OPD Pemprov Bali tak alergi terhadap kritik dan sorotan publik, sepanjang dilihat masih ada sesuatu yang kurang.
Masih dalam sambutannya, Gubernur kelahiran Desa Sembiran Buleleng ini berharap agar sinergi yang terbangun antara Pemprov Bali dan ORI dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, cepat, cermat dan akurat, namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia ingin, apapun program yang dilaksanakan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ingat, indikator akhir dari penyelenggaraan pemerintahan adalah respon dari masyarakat. Kalau rakyat tak merasakan manfaat, itu berarti ada yang salah,” ucapnya.
Mengakhiri arahannya, Gubernur menyinggung kemungkinan penerapan pola hibah terkait penggunaan lahan Pemprov untuk Kantor ORI Bali. “Saya kira lahan bisa dihibahkan sepanjang lembaga ini ada. Daripada harus memperpanjang secara periodik, boros administrasi,” pungkasnya sembari minta Sekda Dewa Made Indra menjajaki kemungkinan tersebut.
Menanggapi apa yang disampaikan Gubernur Koster, Ketua ORI Perwakilan Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab menyebut bantuan Pemprov sebagai wujud mutual respect antar lembaga. “Atas dukungan bapak gubernur, kami akhirnya bisa menempati kantor yang layak,” cetusnya. Dengan menempati gedung baru, ORI Perwakilan Bali bertekad untuk meningkatkan kontribusi bagi upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan jauh dari praktik maladministrasi.
Sementara itu, Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Gubernur Bali Wayan Koster beserta jajaran. Ia menyampaikan, dari 34 perwakilan ORI yang tersebar di seluruh provinsi, tercatat baru empat kantor yang bersatus milik sendiri. “Sementara 11 lainnya dengan status pinjam pakai termasuk yang di Bali. Untuk yang di Bali, selain pinjam pakai lahan, gedungnya juga dibangun oleh Pemprov. Kalau yang provinsi lain, kita rombak sendiri,” tuturnya. Ia berharap, dukungan penuh yang ditunjukkan oleh Pemprov Bali bisa diikuti oleh provinsi lain.