Lebih lanjut Wabup Suiasa mengatakan program dan kegiatan Pemkab Badung disinkronisasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, dalam memenuhi hak kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Badung yang fenomenal menggunakan konsep Tri Kona yaitu kelahiran, kehidupan dan kematian yang merupakan cerminan dari (welfare state theory) negara yang menjamin terselenggara kesejahteraan rakyatnya.
“Kami Pemerintah Kabupaten Badung selalu berkomitmen untuk membangun Badung di segala bidang tentu dengan melayani seluruh lapisan masyarakat yang sama rata tidak membedakan satu sama yang lainnya dalam bidang hukum dan hak-haknya sebagai insan dan masyarakat Badung,” tegasnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Bali Cok Ace dalam sambutannya mengatakan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menghormati dan menegakkan Hak Asasi Manusia bukan hanya karena HAM adalah amanah konstitusi tapi juga agar nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar hubungan antara pemerintah dengan rakyat dengan hak-hak politik, ekonomi, sosial dan hak-hak budaya bagaimana pemerintah dapat memberikan layanan pendidikan layanan kesehatan dan juga memberikan jaminan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Untuk itu diharapkan dengan penghargaan ini dapat membuat jati diri masing kabupaten/kota se-Bali menjadikan masyarakatnya kuat dan nyaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Saya berharap Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menjamin pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia berjalan dengan baik. Mari kita jaga semua ini demi kehidupan masyarakat yang tentram dan nyaman,” ucapnya.(humas-bdg/bpn)
