Patrol Taru
Launching sekaligus sosialisasi aplikasi PATROL TARU di ITDC Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Jumat (13/11/2020). Sumber Foto : Humas Badung

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNGDalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang dengan melibatkan partisipasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Badung melaunching sekaligus mensosialisasikan aplikasi Pantau dan Kontrol Penataan Ruang (PATROL TARU) bertempat di ITDC Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Jumat (13/11/2020).

Acara dibuka oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba mewakili Pjs. Bupati ditandai dengan pemukulan gong didampingi Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Budi Situmorang serta dihadiri oleh Kanwil BPN Provinsi Bali, Kepala BPN Kabupaten  Badung, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung  I Gst Ngr. Jaya Saputra, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Badung IGAK Suryanegara, Kabag Humas Made Suardita beserta para Camat, Lurah dan Perbekel se-Badung.

Pjs. Bupati Badung dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dinas PUPR IB. Surya Suamba mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung memberikan apresiasi serta mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional karena Kabupaten Badung telah dibantu dan difasilitasi dalam penyusunan Sistem informasi (PATROL TARU) ini.

Baca Juga :  TP PKK Kabupaten Tabanan Gelar Pelatihan Pokja dan Administrasi

”Sebagaimana diketahui pemantauan dan kontrol merupakan salah satu upaya dalam pengendalian pemanfaatan ruang melalui Sistem Informasi Pantau dan Kontrol Penataan Ruang (PATROL TARU) di Kabupaten Badung.  Ini merupakan sistem aplikasi yang dibangun untuk mendorong keterbukaan Informasi Publik tentang rencana tata ruang serta keterlibatan publik dalam pengawasan langsung terhadap implementasi rencana tata ruang di Kabupaten Badung,” ungkap Surya Suamba.

Lebih lanjut dikatakan, dengan adanya PATROL TARU, proses memperoleh informasi mengenai tata ruang lebih disederhanakan dan memberikan wadah partisipasi kepada masyarakat dalam mengawasi pemanfaatan ruang di Kabupaten Badung. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, sekaligus memantau proses dari pengaduan pelanggaran tersebut.

”Sistem PATROL-TARU ini telah diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SIDUMAS) Kabupaten Badung yang merupakan wadah layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat Badung. Dengan demikian sistem ini merupakan satu kesatuan sistem terintegrasi dalam upaya percepatan penanganan layanan pengaduan di Kabupaten Badung,” terangnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Budi Situmorang menyambut baik Sistem PATROL TARU yang diluncurkan oleh Pemkab Badung karena menjadi salah satu langkah yang dilakukan dalam memasuki era digital pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan tertib tata ruang.

Baca Juga :  Wagub Cok Ace Hadiri Pengukuhan Konsul Kehormatan Republik Ceko di Bali

Sebagai daerah tujuan wisata dengan pembangunan yang pesat tentunya dengan sistem pengendalian berbasis masyarakat, akan memperkuat masyarakat untuk mengendalikan pemanfaat ruang sehingga kedepan di Badung lebih ada kepastian hukum berusaha.  “Dengan demikian lingkungan akan kuat dan masyarakat hidupnya lebih aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sehingga tujuan penyelenggaraan pemanfaatan ruang bisa terwujud,” katanya.

PATROL TARU merupakan program gagasan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/BPN bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka mendukung pengendalian pemanfaatan ruang yang melibatkan partisipasi dari masyarakat.

Patrol Taru mencoba untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat terhadap proses penataan ruang dengan menyediakan kanal laporan jika ditemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di kota/Kabupaten. Tersedianya informasi mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang aksesibel dan informatif membantu masyarakat dalam melihat kesesuaian dengan kondisi eksisting yang berada di lapangan.(humas-bdg/bpn)

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here