BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG – Dalam rangka menuju menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buleleng, Bali menerima kedatangan tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) RI untuk dinilai dan dievaluasi.
Kedatangan tim dari pusat ini berkaitan dengan penilaian zona integritas (ZI) menuju WBK. Dimana sebelumnya Pemerintah Kabupaten Buleleng mengajukan sebanyak empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memenuhi tentang unsur pelayanan dan menyentuh langsung masyarakat yaitu, Disdukcapil Buleleng, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan serta RSUD Kabupaten Buleleng.
Dari keempat SKPD tersebut, yang masuk ke dalam survei eksternal tentunya ada dua yakni Dinas Kesehatan dan Disdukcapil Buleleng. Selanjutnya dilakukan penilaian secara daring.
“Sehingga yang ditentukan dari hasil penilaian tersebut dilakukan survei yang ditindaklanjuti oleh tim KemenPAN RB hari ini yaitu Disdukcapil Buleleng,” ujar Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng Nyoman Genep usai menerima kedatangan evaluasi di Kantor Disdukcapil Buleleng, Jumat (27/11/2020).
Lebih jauh, Nyoman Genep mengatakan bahwa Disdukcapil dipilih menjadi perwakilan Buleleng menuju WBK lantaran berbagai inovasi yang telah berhasil dikembangkan Disdukcapil. Dalam mendorong kemudahan dan kecepatan waktu pelayanan. Bagaimana pola-pola pendekatan pelayanan serta tentunya bebas dari adanya pungutan liar (pungli). “Ketika masyarakat semakin terlayani, maka akan merasa puas,” kata dia.
Lebih lanjut, mantan Kepala Badan Bappeda ini berharap Disdukcapil menjadi contoh untuk mendapat kantor atau wilayah dengan kategori bebas dari korupsi. Masuk pada tahap penilaian ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kali pertamanya di Buleleng. “Hanya ada tiga kabupaten/kota se-Bali yang masuk dalam tahap ini yaitu Kabupaten Badung , Buleleng dan Kota Denpasar,” harap Genep.
