Baliportalnews.com
Baliportalnews.com

BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA – Rencana Provinsi Bali membuka gerbang wisata tahap 3 pada 11 September 2020 dinilai masih terganjal oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Kedatangan Orang Luar Negeri Masuk Wilayah Indonesia.

Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves, Kosmas Harefa menyatakan, pemerintah tetap akan melihat dinamika yang terjadi, senantiasa melalui kajian mendalam dan terus berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam membuat kebijakan.

Baca Juga :  Gubernur Pastika Bantu Penderita Lumpuh Total di Desa Tojan Klungkung

“Permenkumham 11/2020 masih tetap berlaku, tetapi ada pengecualian tertentu, seperti medical urgent dan urusan penting yang lain, kita ikuti dinamika, tetapi kita masih akan pertimbangkan, yang pasti Kemenkumham akan merevisi sesuai dinamika. Kami bersama lintas kementerian atau lembaga terkait tidak akan gegabah, dan saat ini pun lintas kementerian atau lembaga lebih solid,” ujarnya dalam acara Bincang Media yang dihelat secara virtual, baru-baru ini.

Sebelumnya pada Jumat (31/7/2020), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Provinsi Bali menggelar Deklarasi Program Kepariwisataan dalam Tatanan Kehidupan Bali Era Baru dan Digitalisasi Pariwisata Berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Adapun, Bali dan pariwisata adalah dua entitas yang saling melekat dan tak terpisahkan. Dan, pariwisata merupakan salah satu bidang yang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan penerimaan negara melalui pariwisata sangat tinggi, juga dapat menciptakan lapangan kerja.

Baca Juga :  RSUD Wangaya Peringati Hut ke-97 Tahun

Forum Virtual Bincang Media ini akan digelar secara berkala. Tujuannya untuk memberikan informasi berkualitas kepada masyarakat, demi mendukung pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. (dar/bpn)