BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN – Guna menyamakan persepsi dalam proses pemutakhiran data pemilih, PPK Tabanan baru-baru ini menggelar rakor dengan PPS se-Kecamatan Tabanan. Kegiatan yang dibuka Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Tabanan, I Ketut Sugina, berlangsung di Aula Kantor Camat Tabanan.
Sugina, mengatakan, tahapan Pilkada Tabanan 2020 telah memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih. Sejak 15 Juli hingga 13 Agustus 2020, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sedang bekerja di lapangan, guna melakukan penyocokan dan penelitian (coklit) dari pintu ke pintu.
Dalam rakor yang melibatkan semua anggota PPS itu, Sugina menyebut salah satu elemen penting suksesnya Pilkada Tabanan adalah keberhasilan pemutakhiran data pemilih, yang menghasilkan daftar pemilih berkualitas. “PPDP adalah ujung tombak dalam menghasilkan daftar pemilih berkualitas, sehingga proses coklit hingga pelaporan harus benar dan baik,” ujarnya.
Melalui rakor ini, diharapkan kepada semua PPDP dan PPS punya persepsi yang sama dalam proses coklit dan pelaporan. Dia pun menyambut baik rakor yang digelar PPK Tabanan ini, dalam memudahkan koordinasi di lapangan, jika ada kendala dalam proses pemutakhiran data pemilih.
“Koordinasi adalah kunci dalam upaya memutakhirkan data pemilih. Saya yakin, kawan-kawan PPDP bekerja dengan sungguh-sungguh. Dalam rakor kali ini, lebih banyak membahas hal-hal teknis dalam proses pengisian form. AB dan AB1,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Sugina juga menekankan semua jajaran mewajibkan untuk menaati protokol Covid-19 dalam bekerja. “Sesuai arahan pimpinan provinsi dan RI, seluruh penyelenggara sampai di tingkat PPDP wajib menaati protokol Covid-19 secara ketat. Jangan sekali-kali mengabaikan protokol Covid-19, mulai dari jaga jarak hingga penggunaan APD,” tandasnya.
Sementara Ketua PPK Tabanan, I Wayan Suwitra, menegaskan bahwa rakor yang dilaksanakan itu, tidak lain guna menyamakan persepsi PPS dalam melakukan perekapan hasil coklit PPDP, yang saat ini tengah bekerja.
“Selain pola coklit yang benar, proses perekapan dan pelaporan yang dilakukan juga harus benar, sehingga daftar pemilih yang dihasilkan jadi berkualitas,” ucapnya.
Pihaknya juga menyebutkan, selain rakor yang secara resmi kali ini, juga membuka diri untuk melakukan koordinasi secara informal jika PPS mengalami kendala dalam proses perekapan dan pelaporan hasil kerja PPDP. “Kami siap mendampingi PPS, kapan pun. Tidak harus formal. Ketika ada masalah, kami siap membantu,” tegas Suwitra. (ita/bpn)
