Anggota DPRD Kota Denpasar dari Fraksi PDIP I Nyoman Gede Sumara Putra, ST. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Terkait penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) mulai 15 Mei 2020 di wilayah Kota Denpasar, anggota DPRD Kota Denpasar dari Fraksi PDIP I Nyoman Gede Sumara Putra, ST menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan tersebut.

Baca Juga :  Hasil Tes Swab Pedagang Negatif, Tidak Ada Pembatasan Sosial di Desa Bondalem  
KLIK GAMBAR DI ATAS UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI LEBIH LANJUT !!!

“Saya sangat mengapresiasi tinggi Perwali tentang PKM karena tujuannya untuk mencegah penyebaran Covid-19,” ujar Sumara Putra.

Selaku masyarakat dan wakil rakyat, ia mendukung kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Denpasar tentang PKM ini. Menurutnya, sejatinya segala yang tertuang dalam Perwali tersebut sudah diterapkan di masyarakat selama dua bulan ke belakang. Hanya saja belum dituangkan ke dalam aturan yang jelas dan tegas.

“Sebelumnya hanya berupa instruksi dan imbauan, atau memberikan informasi kepada masyarakat, jika melanggar tidak dikenakan sanksi sehingga sifatnya kurang tegas. Dalam PKM ini ada sanksi bagi masyarakat yang melanggar,” jelas tokoh masyarakat Desa Ubung Kaja ini.

Terlebih penyebaran melalui transmisi lokal belakangan ini cenderung meningkat dibandingkan kasus dari luar. Belum lagi adanya orang tanpa gejala (OTG) sehingga kondisi ini sangat riskan. Maka penerapan PKM ini sangat tepat di Kota Denpasar dan bila perlu bisa diterapkan pula oleh kabupaten lainnya di Bali.

“Pembatasan kegiatan tetapi tidak ada kegiatan-kegiatan yang ditutup. Yang terpenting masyarakat tetap menerapkan anjuran pemerintah dan upaya-upaya pencegahan Covid-19 seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan lainnya,” imbuhnya.

Sumara Putra pun memaklumi setiap ada kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah sudah pasti terjadi pro dan kontra di masyarakat. Namun ia mengajak masyarakat agar memahami tujuan dikeluarkannya setiap kebijakan yang sudah tentu untuk kebaikan bersama. Semakin cepat Covid-19 ini teratasi maka dampak sosial ekonomi yang timbul bisa segera dipulihkan. Kegiatan masyarakat pun ke depan bisa berjalan secara normal kembali.

“Masyarakat di Desa Ubung Kaja khususnya dan Kota Denpasar pada umumnya, mari kita ikuti anjuran ataupun imbauan pemerintah yang sudah ada serta mematuhi Perwali tentang PKM ini karena tujuannya untuk mencegah penyebaran Covid-19 lebih luas lagi,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan Perwali No. 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Tingkat Desa, Kelurahan dan Desa Adat untuk Percepatan Penanganan Covid-19. Penerapan kebijakan ini akan dievaluasi setiap minggu dengan melihat kondisi di lapangan.(ads/bpn)