BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengukuhkan Pengurus Kabupaten dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Badung masa bakti 2019-2024, Sabtu (23/3/2019) lalu di Puspem Badung. Acara Pengukuhan dihadiri Kadis Sosial Badung I Ketut Sudarsana, Sekcam Kuta dan Karang Taruna se-Badung.
Ketua Panitia, Diana Putri melaporkan, yang menjadi dasar pengukuhan ini yaitu UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Permendagri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Permensos no. 77 tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan SK Bupati Badung No. 64/0414/HK/2019 tentang Pengukuhan Pengurus Kabupaten dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Badung 2019-2024.
Adapun yang dikukuhkan Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebanyak 4 orang dan Pengurus Karang Taruna Kabupaten 43 orang. “Kegiatan ini telah diawali dengan rapat persiapan di Dinas Sosial, kemudian audiensi dengan Bapak Bupati Badung, matur piuning dan mejaya-jaya, ” jelasnya. Dalam pengukuhan ini juga ditampilkan dua orang penari berkebutuhan khusus binaan dari Ibu Bupati Badung selaku Ketua K3S Badung.
Bupati Giri Prasta menekankan, dalam proses pembangunan di Badung memerlukan peran aktif seluruh komponen guna mengoptimalkan dan mempercepat laju pembangunan. Disinilah peran pemuda sangat penting sebagai motor penggerak pembangunan, salah satunya ada dalam wadah karang taruna. Diharapkan dengan pengukuhan ini karang taruna lebih aktif dan bekerja secara kredibel serta memiliki manajemen yang baik.
“Karang Taruna akan menjadi kekuatan yang dominan dalam pembangunan di desa/kelurahan hingga tingkat kecamatan dan kabupaten,” jelasnya.
Karang taruna juga diharapkan dapat bersinergi dengan Pemkab Badung dalam pengentasan masalah-masalah sosial. “Badung terdepan dalam memerangi kemiskinan, selalu berkomitmen dan memberi ruang kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kami mengajak seluruh komponen masyarakat memantapkan komitmen mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel serta mengawal seluruh program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat,” harapnya.(humas-bdg/bpn)
