Hosting Unlimited Indonesia

BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA – Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) merilis catatan refleksi serangkaian peristiwa kebangsaan sepanjang tahun 2018. Ketua Presidium PP KMHDI I Kadek Andre Nuaba mengungkapkan selain capaian pemerintah yang patut diapresiasi seperti pembangunan infrastruktur, turunnya angka kemiskinan, dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, terdapat ada 4 (empat) permasalahan bangsa yang menjadi pekerjaan rumah (PR) prioritas yang dilontarkan kepada pemerintahan Jokowi-JK.

“Dari berbagai permasalahan bangsa, kita merangkum empat permasalahan prioritas yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintahan Jokowi-JK sebelum sampai penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 berlangsung” ungkap Andre (1/1/2019) di Jakarta.

Empat PR tersebut adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM), penyelesaian kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM), Demorkasi, dan Mitigasi Bencana.

Indeks Sumber Daya Manusia tahun 2018 menempati posisi ke 87 dari 157 negara, itu artinya Indonesia dibandingkan dengan negara – negara Asia Pasifik, Indonesia masih lebih rendah mengingat rata-rata sejumlah negara itu sebesar 0,62.

“Pemerintah harus mulai beralih fokus dari pembangunan fisik menuju pembangunan manusia, kita akan menghadapi bonus demografi puncaknya tahun 2030 ditambah lagi arus digitalisasi terus berkembang. Revolusi mental harus dimulai dari hal yang paling fundamental, yakni pendidikan. Tingkatkan kualitas tenaga pendidik, fasilitas, dan kurikulum” ungkap Andre.

PP KMHDI juga memberikan rapor merah kepada pemerintahan Jokowi-JK terkait penyelesaian pelanggaran HAM. Pasalnya, menuju tahun terakhir periode pemerintahan Jokowi-JK belum muncul geliat penyelesaian permasalahan HAM.

“Pemerintah tidak boleh bungkam dan menutup mata atas pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, ketika satu pelanggaran HAM dilewati, maka akan muncul pelanggaran HAM yang lainnya” sambung pria yang sedang menyelesaikan Magister Hubungan Internasional ini.

Selain itu, sepanjang 2018 Andre juga menilai praktik demorkasi di Indonesia mempertontonkan demokrasi layaknya panggung sandiwara. Tidak di kedepankannya edukasi demokrasi kepada masyarakat, terlebih tahun 2019 akan menjadin puncak perhelatan demokrasi di Indonesia.

“Atas segala peristiwa politik yang telah mencoreng citra demokrasi di Indonesia, kami rasa sudah saatnya pemerintah maupun aktor non-pemerintahan turut mengedepankan aspek edukasi dan gagasan. Jangan sampai hak-hak demokratis masyarakat terampas akibat kepentingan pragmatism kelompok tertentu” saran yang disampaikan Andre.

Terakhir adalah permasalahan mitigasi bencana, mengingat sepanjang tahun 2018 Indonesia cukup sering dilanda bencana alam tsunami, gempa bumi, atau erupsi gunung berapi. PP KMHDI menilai perlu adanya pembenahan dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat.

“Banyaknya alat-alat pendeteksi bencana alam yang rusak dan baru diketahui ketika sudah terjadi bencana, artinya perlu adanya pengawasan secara berkala dan pemberian pemahaman kepada masyarakat untuk menyikapi deteksi dini kemungkinan terjadinya bencana alam” sambung Andre.

Atas 4 catatan masalah tersebut, Andre beharap pemerintahan Jokowi-JK lebih serius menyelesaikan hutang program pemerintah yang memang sudah dijanjikan saat masa kampanye Pilpres 2014 di tahun 2019 nanti. (humas-kmhdi/bpn)

loading...