BALIPORTALNEWS.COM – Kontradiksi yang muncul atas rencana pembebasan terpidana teroris Abu Bakar Ba’syir juga memicu kritikan Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI). Ketua Presidium PP KMHDI I Kadek Andre Nuaba menilai bahwa pembebasan tersebut jelas tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku.
“Jelas pembebasan tersebut belum sesuai dengan prosedur hukum. Pertama itu bukan grasi, kedua bukan juga amnesti. Syarat administrasi jelas belum terpenuhi“. Ungkap Andre Rabu, 23 Januari 2019 dalam menanggapi rencana pembebasan Abu Bakar Ba’syir yang bergulir keras ditengah masyarakat belakangan ini.
Abu Bakar Ba’syir yang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara tersebut adalah tokoh dibalik teror yang membuat ribuan orang takut atas hidup mereka yang kini diwacanakan mendapat pertimbangan Presiden untuk bisa bebas dari hukuman penjara.
Andre juga bereaksi atas alasan kemanusiaan yang dijadikan dalih pembebasan Abu Bakar Ba’syir, menurutnya jelas tidak sebanding dengan korban yang diakibatkan dari aksi bom Bali 2002.
“KMHDI dengan tegas menolak rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir, alasan kemanusiaan tidak cukup untuk membayar segala duka yang dirasakan oleh bangsa ini 17 tahun silam. Ini konteksnya bukan mau atau tidak maunya beliau menyatakan setia kepada NKRI, tapi ini adalah bentuk komitmen penyelenggara negara dalam menegakkan hukum secara objektif” sambung Andre Nuaba.
Untuk itu Andre Nuaba meminta pemerintah dan penegak hukum untuk tunduk pada azas equality before the law yakni perlakuan sama di mata hukum bagi setiap warga negara.
“Pembebasan yang memaksakan perubahan mekanisme prosedur hukum hanya untuk kepentingan satu orang akan mencederai praktik keadilan dalam berbangsa dan bernegara,” tutup Andre Nuaba. (humas-kmhdi/bpn)
