BALIPORTALNEWS.COM – Ketimpangan sosial di wilayah Jawa Barat disinyalir akibat Pemerintah kurang merespons dampak dari peningkatan pembangunan. Berbagai terobosan kebijakan peningkatan pembangunan harus dikaitkan dengan kebijakan perencanaan sumber daya manusianya.
“Ketika berbicara pembangunan, tentu kita tidak lepaskan dari bagaimana kebutuhan masyarakat dan bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap perubahan,” ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jabar Ir. Yerry Yanuar, saat menjadi pembicara kunci dalam Konferensi Pembangunan Jawa Barat III di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Selasa (5/9/2017).
Yerry mengatakan, beberapa progres pembangunan di Jawa Barat saat ini otomatis akan mengubah budaya masyarakatnya. Jika tidak siap berubah, kemajuan pembangunan justru akan meningkatkan ketimpangan.
Di sisi lain, berdasarkan data angka partisipasi kasar (APK) Jawa Barat versi United Nations Development Programme (UNDP), sumber daya manusia Jawa Barat masih sulit bersaing. Ini terlihat dari APK perguruan tinggi di Jabar hanya 17 persen, jauh lebih rendah dibanding APK beberapa wilayah di Indonesia.
Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan menyebabkan sebagian SDM Jawa Barat berlari ke sektor informal. Sisanya, lemahnya daya saing menyebabkan tingkat pengangguran di Jawa Barat cukup tinggi. Kondisi ini akan terkait dengan belum menurunnya angka kemiskinan di Jawa Barat.
Ironisnya, sebagai wilayah penyumbang peningkatan ekonomi Indonesia sebesar 60 persen, tingkat kemiskinan di Jawa Barat masih cukup tinggi. Mengutip data UNDP, Yerry menyebut angka kemiskinan di pedesaan mengalami penurunan, namun justru mengalami peningkatan di wilayah perkotaan.
Apalagi, Jawa Barat diprediksi mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 52 juta jiwa pada 2025, dengan kecenderungan urbanisasi meningkat menjadi 83%. Pada tahun itu pula, Jawa Barat diprediksi mengalami bonus demografi.
“Bagaimana jadinya bonus demografi kita jika didominasi dengan SDM yang kalah bersaing,” kata Yerry.
Melihat kondisi tersebut, Yerry mengungkapkan, pembangunan sumber daya manusia juga harus dilakukan di samping pembangunan wilayah. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan pembangunan di suatu wilayah harus diperhatikan.
“Dibangunnya beberapa sarana seperti kereta cepat atau bandara internasional otomatis akan mengubah peradabannya. Ada lompatan generasi yang harus disiapkan,” kata Yerry
Direspons Perguruan Tinggi
Salah satu upaya penguatan sumber daya manusia adalah pendekatan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Beberapa perguruan tinggi di Jawa Barat saat ini sudah menyelenggarakan program studi di luar kampus utama (PSDKU). Pembukaan ini merupakan upaya yang digulirkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI.
Penyelenggaraan PSDKU Unpad di Kabupaten Pangandaran dan Garut, ITB di Cirebon, dan IPB di Kabupaten Sukabumi direspons positif oleh Yerry. Ia berharap, dengan dibukanya kampus PTN di daerah akan semakin berperan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
Selain penguatan akses pendidikan tinggi, perguruan tinggi juga diharapkan ikut berkontribusi menyelesaikan masalah ketimpangan di Jawa Barat. Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad menegaskan, perguruan tinggi harus mulai menunjukkan indikator keberhasilannya dalam memberikan dampak kuat bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Rektor menjelaskan, perguruan tinggi saat ini sudah tidak lagi berbicara lulus tepat waktu, tetapi harus ikut berkontribusi memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat. Setidaknya, ada dua kontribusi kuat yang ingin dicapai Unpad untuk Jawa Barat, yaitu penguatan ekonomi dan pengembangan budaya.
“Kami berkeyakinan untuk memulai dari Jawa Barat. Jawa Barat ini miniatur Indonesia. Kalau mau mendorong Indonesia pesat, maka harus membangun dulu Jawa Barat,” kata Rektor.
Konferensi ini digelar sebagai bagian dari perayaan Dies Natalis ke-60 Unpad. Ketua pelaksana Dies Natalis ke-60 Unpad Prof. Dr. Risdiana, S.Si., M.Eng., mengatakan, konferensi digelar sebagai ajang mempertemukan para pimpinan daerah, pelaku bisnis, akademisi, komunitas, dan media untuk mendiskusikan berbagai masalah atau keberhasilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Digelar pula seminar paralel yang diikuti 36 pemakalah dengan mengangkat 10 subtopik yang terdiri dari keadilan hukum, pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan petani dan nelayan, penciptaan dan penerapan teknologi, pendidikan dan kesehatan, politik kekuasaan dan korupsi, tatanan dan konflik sosial budaya dan ketimpangan, mobilitas penduduk dan jejaring sosial, keuangan inklusif dan kewirausahaan sosial, serta ketahanan dan kemandirian pangan.
Selain itu, di lokasi yang sama ditampilkan pula beragam produk unggulan 11 Kota/Kabupaten di Jawa Barat, produk unggulan fakultas, serta gelar 60 produk unggulan Unpad dalam acara Research and Business Expo 2017. (humas-unpad/bpn)
Pantau terus baliportalnews.com di :
- Like Fanpage Facebook : Bali Portal News
- Follow Twitter : @baliportalnews
- Follow Instagram : @baliportalnews
- Line : @uqi9127r (Pakai @)
