Baliportalnews.com
Baliportalnews.com

BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA – Semangat Indonesia Incorporated makin meluas. Dukungan kementerian-lembaga untuk mengembangkan pariwisata seperti tak pernah putus. Yang terbaru, ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang siap tancap gas mendukung perbaikan infrastruktur di 7 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR telah menandatangani kesepakatan dengan 7 KSPN. Dana yang disiapkan untuk membangun infrastruktur kawasan tersebut juga tak sedikit. “Nilainya berkisar Rp 50 miliar-Rp 100 miliar, saya tidak ingat persis berapa tepatnya” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya, Sri Hartoyo di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sri Hartoyo menuturkan, hingga saat ini, pemerintah telah menandatangani sebanyak 10 KSB untuk KSPN Prioritas sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016. Yang telah dilakukan penandatanganan 7 Kesepakatan Bersama (KSB) tersebut adalah untuk KSPN Borobudur, KSPN Morotai, KSPN Labuan Bajo, KSPN Wakatobi dan sekitarnya, KSPN Kepulauan Seribu dan sekitarnya, KSPN Danau Toba dan sekitarnya serta KSPN Bromo-Tengger-Semeru.

“Kemudian, dua penandatanganan untuk Perjanian Kerja sama (PKS) pada KSPN Labuan Bajo dan sekitarnya, serta empat PKS pada KSPN Wakatobi dan sekitarnya, tiga KSB lainnya yang lebih dulu ditandatangani adalah untuk KSPN Pantai Selatan Lombok dan sekitarnya, KSPN Tanjung Kelayang, dan KSPN Tanjung Lesung-Ujung Kulon. Selain KSB, telah ditandatangani pula empat PKS untuk KSPN Pantai Selatan Lombok dan tiga PKS untuk KSPN Tanjung Kelayang di Denpasar Bali,” papar Sri Hartoyo.

Baca Juga :  Kakao Jembrana Peringkat III Nasional

Apa saja yang akan diperbaiki KemenPUPR? Dan dari mana saja sumber dananya? Sri Hartoyo dengan gamblang menjawab, dana tersebut murni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunannya dilaksanakan bertahap dan sebagian sudah mulai pada tahun ini dan diharapkan selesai dalam dua tahun atau 2017-2018.

“Adapun infrastruktur kawasan sebagai pendukung pariwisata antara lain sarana dan prasarana publik. Misalnya jalan lingkungan, kemudian drainase, penataan kawasan, persampahan, air, limbah, dan termasuk ruang terbuka hijau (RTH),” tambahnya.

Sri Hartoyo menambahkan, pelaksanaan kerja sama pembangunan infrastruktur kawasan ini dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) sebagai penanggung jawab. “Nantinya, setelah proyek pembangunan selesai, sarana dan prasarana ini akan dihibahkan kepada pemda. Melalui kerja sama tersebut, pemda juga dianggap sudah menyetujui untuk menyiapkan anggaran pengelolaan infrastruktur,” lanjut Sri Hartoyo.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata Arief Yahya menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menteri, gubernur serta bupati/walikota terkait fokus pada perbaikan sepuluh destinasi pariwisata dengan memperkuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan sehingga benar-benar terlihat perubahannya.

Perbaikan antara lain meliputi kelembagaan pengelola, infrastruktur termasuk jalan, pelabuhan dan bandara, ketersediaan listrik, bahan bakar minyak, air bersih, manajemen promosi daerah, ketersediaan  fasilitas umum, penataan pedagang, penataan lingkungan, serta penerimaan masyarakat.

“Kementerian PUPR sebagai Executing Agency dan Implementing Agency, diharapkan dapat mendukung dengan pembangunan jalan tol dan jalan umum, serta penyediaan infrastruktur air bersih,” ujar Menpar Arief Yahya. (*/bpn)

Baca Juga :  Balita Hingga Lansia Lingkungan Candra Kelurahan Dauh Puri, Antusias Ikuti Posyandu Paripurna

Pantau terus baliportalnews.com di :