BALIPORTALNEWS.COM – Indonesia merupakan negara rawan bencana, bahkan tidak sedikit penduduknya tinggal di kawasan rawan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 148,4 juta warga tinggal di daerah rawan gempa bumi, 5 juta di daerah rawan tsunami, 1,2 juta penduduk di daerah rawan erupsi gunungapi, 63,7 juta jiwa di daerah rawan banjir, serta 40,9 juta jiwa tinggal di daerah rawan longsor.
“Setiap tahun negara mengalami kerugian sebesar Rp 30 triliun akibat bencana,” ungkap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Selasa (20/2/2017) di Ruang Multimedia Kantor Pusat UGM. Dalam kesempatan itu Willem menyampaikan kuliah umum “Penanggulangan Bencana dan Tantangannya di Indoensia”.
Di Indonesia terdapat 386 kabupaten/kota berada di zona bahaya sedang-tinggi gempa bumi. Selanjutnya, ada 233 kabupaten/kota berada di daerah rawan tsunami, 75 kabupaten/kota terancam erupsi gunungapi, 315 kabupaten/kota berada di daerah bahaya sedang-tinggi banjir, serta 274 kabupaten/kota di daerah bahaya sedang-tinggi bencana longsor.
“Jawa Tengah, Jawa Tiimur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Aceh merupakan lima provinsi terbanyak terpapar bencana selama 2016,” terangnya.
Sepanjang tahun 2016 kejadian bencana terbanyak terjadi di provinsi Jawa Tengah sebanyak 639 kali bencana. Diikuti Jawa Timur dengan 409 kejadian bencana, Jawa Barat 329 kali, Kalimantan Timur 190 kali dan Pemerintah Aceh 83 kali. Sementara sebaran kejadian bencana per kabupaten/kota tertinggi terjadi di Cilacap sebanyak 100 kali, Magelang 56 kali, Wonogiri 56 kali, Banyumas 53 kali, serta Temanggung 50 kali.
Willem menyebutkan tren bencana terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebanyak 92 persen bencana yang terjadi di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi. Peningkatan bencana disebabkan oleh faktor alam seperti perubahan iklim dan faktor antropogenik meliputi degradasi lingkungan, pemukiman di daerah rawan bencana, DAS kritis, urbanisasi, dan lainnya.
“Tahun 2016 telah terjadi 2.384 bencana, jumlah ini meningkat dari 1.732 bencana di tahun 2015,” ujarnya.
Banjir merupakan bencana yang paling banyak terjadi di tahun 2016 hingga 775 kali. Bahkan daerah rawan banjir meluas di beberapa daerah yang tidak pernah mengalami banjir seperti di Garut, Pangkal Pinang, Kota Bandung, Kota Bima, dan Kemang Jakarta.
“19 juta masyarakat Indonesia terancam banjir dan longsor akibat hujan yang terjadi sepanjang bulan Januari-Februari 2017 dan 175 ribu masyarakat yang terdampak,” ucapnya.
Melihat kondisi Indonesia yang sangat rawan bencana, Willem menegaskan perlunya upaya penanggulangan bencana atau disaster management untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan kerugian akibat bencana. Menurutnya terdapat tiga poin utama dalam penanggulangan bencana. Hal tersebut adalah menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, dan hidup secara harmonis dengan bencana.
“Dalam penanggulangan bencana ini dibutuhkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta,”jelasnya.
Ditambahkan Willem, perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana. Melalui berbagai penelitian maupun sosialisasi terkait upaya mitigasi bencana ke masyarakat. Disamping itu berkontribusi dalam penguatan kapasitas yang berorientasi pengurangan risiko bencana dalam pelayanan kuliah kerja nyata di tengah masyarakat.
“BNPB telah bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk penanggulangan bencana ini, salah satunya dengan UGM,” tuturnya.
BNPB dengan UGM telah melaksanakan kerja sama dalam penerapan sistem peringatan dini bencana longsor tahun 2016. Pada tahun 2016 lalu BNPB dan UGM melakukan pemasangan instrumentasi sistem peringatan dini gerakan tanah di 17 daerah Indonesia. Beberapa diantaranta adalah Kerinci, Cianjur, Purworejo, Magelang, Lombok Timur, Lombok Tengayh, Lombok Barat, Bantaeng, Kota Manado, Maluku Tengah, Buru, Kota Ambon, Sikka, Kota Jayapura, Nabire, Teluk Wondama, serta Manokwari.
“UGM telah berperan aktif dalam pengembangan konsep pemikiran dan penemuan yang implementatif dalam penanggulangan bencana yang diwujudkan dalam sistem peringatan dini (EWS),” katanya. (ika/humas-ugm/bpn)
