BALIPORTALNEWS.COM – Selama tiga hari, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar mengadakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi (KIS) program kepala sekolah dan komite di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Kegiatan KIS diikuti 35 peserta terdiri dari unsur kepala SMP, SMA/SMK negeri, komite dan unsur Disdikpora Kota Denpasar, dipimpin langsung Plt. Kadisdikpora Kota Denpasar, Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta. Turut serta mendampingi Kepala Inspektorat Kota Denpasar, IB Sidharta.

Jimmy Sidharta menegaskan, peserta KIS mengunjungi Dinas Pendidikan Kota Pontianak dengan tujuan untuk saling bertukar informasi terkait strategi dan kebijakan pendidikan serta pengelolaan biaya pendidikan. Rombongan diterima Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak, H. Mulyadi, didampingi Sekdis H. Syahdan.

Mulyadi menyebutkan, sebagai kota jasa yang tidak memiliki sumber daya alam (SDA), Pontianak fokus membangun sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, diperlukan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kemampuan SDM yang dimiliki supaya lebih unggul.

Soal biaya pendidikan, Pemkot Pontianak, menyelenggarakan pendidikan gratis mulai dari SD hingga SMA/SMK negeri, sedangkan bagi sekolah swasta diberikan beasiswa untuk siswa tidak mampu. Namun demikian, tidak menutup peran partisipasi masyarakat peduli pendidikan dalam memajukan pendidikan.“Sekolah gratis bukan berarti mematikan partisipasi masyarakat,”

Plt. Kadisdikpora Kota Denpasar, Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta mengaku sama seperti Pontianak, sebagai kota yang tidak memiliki SDA, Denpasar diuntungkan dengan kekayaan SDM. Menurutnya, memiliki SDM yang unggul akan lebih baik dibandingkan kekayaan SDA. Meskipun diakuinya investasi sektor tersebut memang besar, namun dirinya yakin hal itu akan menghasilkan suatu output yang juga besar sehingga mampu menjaga kesinambungan pembangunan.

Pemkot Denpasar, kata Jimmy Sidharta, sangat konsen memajukan pendidikan, termasuk fasilitas untuk sekolah-sekolah negeri sudah sangat memadai. Pemkot juga telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sudah cukup memadai, yakni 20 persen dari total RAPBD Kota Denpasar. Selain itu, Pemkot Denpasar juga mengalokasi anggaran BOS daerah diluar dana BOS reguler yang dikucurkan pemerintah pusat.

Soal peran partisipasi masyarakat, Jimmy Sidharta menegaskan, komite sekolah sebetulnya diperkenankan untuk mendukung program-program sekolah sejauh tidak memberatkan pihak-pihak yang diajak untuk berkontribusi itu. Makanya harus transparan mungkin dan betul-betul program itu ada aktivitas yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sekolah.

Jimmy Sidharta juga mengaku terus mendorong sekolah di Kota Denpasar menyelenggarakan UNBK. Demikian juga dengan pelaksanaan ulangan harian atau ulangan umum bersama berbasis online bisa diterapkan, apalagi sekolah yang sudah pernah menyelenggarakan UNBK bisa mengimbaskan pada sekolah lainnya.

Pihaknya ingin meniru langkah Disdik Pontianak yang memiliki bank soal. Program ini, kata Jimmy Sidharta, juga mendukung Denpasar sebagai kota smart city. ‘’Ke depan kita juga akan bangun dan fasilitasi bank soal online untuk nantinya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ulangan harian atau ulangan umum bersama,’’ ujarnya. (tis/bpn) 

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini