BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Bali diharapkan mampu menyelarasakan program kerjanya dengan visi Pemerintah Provinsi Bali yang bertujuan mewujudkan masyarakat Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera (Mandara). Demikian disampaikan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta didampingi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Bali, Ni Luh Putu Praharsini, saat menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Daerah Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia FPPI (Bali), bertempat di Ruang Kerja Wagub Sudikerta, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Senin (01/08/2016).
Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia FPPI (Bali) Putu Eka Susilawati, menyampaikan bahwa sesuai dengan harapan pemerintah selama ini pihaknya telah mensinergikan program-progranm yang dibuat dengan program Bali Mandara, yang tertuang dalam Program Jangka Pendek dan Jangka Panjang FPPI Bali. Khususnya pada program jangka panjang, pihaknya menilai perlu diselenggarakan semacam pelatihan-pelatihan kepada perempuan terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN saat ini, yang tentunya terjadi persaingan dalam dunia tenaga kerja terlebih tenaga kerja yang dicari saat ini harus memiliki sertfikat kompetensi.
Oleh karena itu, pihaknya akan menggalakkan program Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memberdayaikan para perempuan, seperti memberikan bantuan mesin jahit sehingga masyarakat khususnya kaum perempuan mendapatkan penghasilan tambahan. Selain itu, dalam bidang kesehatan pihaknya juga akan menggalakan pentingnya sanitasi yang berimplikasi pada kesehatan lingkungan. Untuk merealisasi hal tersebut FPPI Bali akan melakukan pendakatan-pendekatan terhadap mahasiswa untuk menjadi sukarelawan sekaligus mencari data kondisi sanitasi di desa/kelurahan yang akan dijadikan contoh sanitasi yang baik dan benar sesuai standar International Organization for Standardization (ISO).
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi terhadap pengembangan puspasari atau menanam tanaman didalam pekarangan sehingga membantu menjaga ketahanan pangan di Bali. Sedangkan untuk program jangka pendek, ia menerangkan bahwa pada 9 Kab/Kota di Bali telah dibentuk Dewan Perwakilan Cabang, guna lebih memantapkan program yang telah disusun oleh FPPI Bali. Ia berharap, gerakan dari FPPI Bali ini mendapat dukungan dari pemerintah serta Coorporate Social Responsibilty (CSR) ataupun dari pihak donatur yang tidak terikat, mengingat segala macam kegiatan yang dilakukan merupakan gerakan sosial kemasyarakat untuk mendukung pembangunan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wagub Sudikerta mengapresiasi semua program yang telah dicanangkan. Ia menegaskan, nantinya semua program tersebut tidak hanya sekedar wacana, namun harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kab/Kota terkait, sehingga setiap program yang dilaksanakan selaras dengan visi-misi Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten. Ia juga, mendukung FPPI Bali untuk menggalakan program puspasari, karena hal tersebut selaras dengan program dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali yang bertujuan mengajarkan masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah, untuk mengembangkan tanaman kebutuhan pokok maupun tanaman obat-obatan.
Selanjutnya masyarakat diharapkan dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, selain itu juga berdampak pada pengurangan tingkat inflasi yang ada di Bali. Sedangkan terkait dengan pemberdayaan UKM, ia berharap FPPI Bali lebih menyasar kepada kaum perempuan yanga ada di pelosok-pelosok desa, mengingat iklim ekonomi masyarakt disana jauh lebih rendah dibanding iklim ekonomi masyarakat diperkotaan.(bpn)
