BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Telah diselenggarakannya Dialog Rancangan Kitab Undang-Undang hukum Pidana (RKUHP) kerjasama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Badan Pembinaan Hukum Nasional dan FH Unud pada Selasa (27/9/2022) bertempat di Aula FH Unud Kampus Denpasar.
Materi Dialog yang berjudul Perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disampaikan oleh I Kadek Yuliana, S.H., M.H., (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda) dari Kemenkumham Kanwil Bali.
Narasumber menyampaikan ada 14 isu krusial terkait RUU KUHP, yaitu: Living Law, Pidana Mati, Penghinaan Presiden, Tindak pidana menyatakan diri memiliki kekuatan gaib untuk mencelakakan orang, Penghapusan Pasal tentang Dokter/Dokter Gigi yang menjalankan pekerjaan tanpa izin, Membiarkan unggas merusak kebun/tanah yang telah ditaburi benih, Tindak pidana gangguan dan penyesatan proses peradilan.
“Serta Penghapusan tindak pidana advokat curang, Penodaan Agama, Penganiayaan hewan, Tindak pidana mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak, Penggelandangan sebagai tindak pidana, Aborsi, Perzinaan;Kohabitasi;Perkosaan dalam perkawinan,” papar Kadek Yuliana.
Ke-14 isu krusial tersebut ditanggapi oleh para peserta yang hadir (Wakil Dekan I, Ketua Lab/Bagian Hukum Pidana, Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerjasama, Dosen Lab/Bagian Hukum Pidana, mahassiwa S1 Ilmu Hukum, S2 MIH, S2 MKN dan S3 DIH FH Unud) sehingga terjadi diskusi yang interaktif dan memberikan saran serta masukan terhadap RUU KUHP. (unud.ac.id/bpn)