BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat upaya peningkatan penerimaan daerah dan menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui percepatan digitalisasi pajak daerah dan pengendalian inflasi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar yang digelar di Aston Denpasar Hotel and Convention Center, Rabu (24/6/2026). Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara; Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya; Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Ronald D. Parluhutan; Kepala Bulog Propinsi Bali, Simon Melki Sedek; Direktur Teknologi Informasi BPD Bali, I.B Gede Setia Yasa; perwakilan Kadin Bali; Ketua IPPAT Denpasar serta sejumlah pemangku kepentingan, baik dari instansi vertikal dan perangkat daerah.
Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutannya menegaskan, bahwa digitalisasi daerah merupakan instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, digitalisasi penemerimaan daerah tidak semata-mata berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi harus mampu menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Upaya tersebut dinilai sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar yang terus menunjukkan tren positif di tengah tantangan ekonomi global,” ujar Jaya Negara.
Lebih jauh Jaya Negara juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan Bapenda Kota Denpasar telah mampu meningkatkan pendapatan daerah terutama dari sektor pajak daerah.
“Apalagi ditengah keterbatasan ruang fiskal daerah akibat penurunan dana transfer ke daerah, inovasi yang telah diluncurkan Bapenda Denpasar mampu menggenjot pendapatan daerah,” katanya
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Ronald D. Parluhutan mengapresiasi sinergi yang selama ini dibangun Pemerintah Kota Denpasar dalam pengendalian inflasi. Ronald menjelaskan, bahwa Denpasar memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Indeks Harga Konsumen (IHK) Bali, sehingga keberhasilan menjaga stabilitas harga di Kota Denpasar turut berpengaruh terhadap capaian inflasi Provinsi Bali secara keseluruhan. Meski demikian, Ronald mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap berbagai faktor yang berpotensi memicu kenaikan harga, khususnya pada sektor pangan.
Sementara Ketua Harian TP2DD dan TPID Kota Denpasar yang juga Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, didampingi Plt. Kepala Bapenda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adi Merta, melaporkan bahwa TPID Kota Denpasar terus mengoptimalkan strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari operasi pasar, bazar pangan, pemantauan stok komoditas strategis hingga penguatan kerja sama antar daerah. Di sisi lain, implementasi pembayaran digital untuk seluruh jenis pajak daerah telah mencapai 95 persen, menunjukkan semakin kuatnya budaya transaksi non-tunai di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Capaian tersebut didukung oleh berbagai inovasi digital yang terus dikembangkan, di antaranya Reditia, Melodi Sanur, Paon Gatsu, KLADI 5B, Pagi Bersinar BPHTB, SIPARKIR, dan SIPERDI.
“Melalui kolaborasi dan inovasi yang terus diperkuat, Pemerintah Kota Denpasar optimistis mampu menjaga stabilitas harga, mempercepat transformasi digital, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Jaya Negara juga meluncurkan dua inovasi baru, yakni Kedai Pasar (Kawasan Ekonomi Digital Terintegrasi sebagai klaster digital di kawasan Panjer, Sesetan dan Sidekarya serta inovasi SMALDING (Smart Building Dharma Negara Alaya) sebagai model tata kelola aset pemerintah yang modern, efisien, dan berbasis data. Kehadiran inovasi tersebut diharapkan mampu memperluas ekosistem transaksi digital sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen perangkat daerah dalam mendukung digitalisasi keuangan, Pemkot Denpasar juga menyerahkan penghargaan kepada instansi dengan penggunaan transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) terbanyak, yakni Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Penghargaan serupa diberikan kepada UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan, UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan, dan UPTD Puskesmas I Denpasar Timur sebagai puskesmas dengan capaian transaksi keuangan digital tertinggi.(bpn)