BALIPORTALNEWS.COM, MANGUPURA – Pemerintah Kabupaten Badung mempercepat transformasi digital layanan publik dengan menjadikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai instrumen utama dalam meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial.
Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan aktivasi IKD sekaligus sosialisasi piloting digitalisasi bantuan sosial bagi agen pendamping yang digelar serentak di enam kecamatan, Selasa (5/5/2026).
Kepala Dinas Sosial Badung, I Gde Eka Sudarwitha, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Badung ditunjuk sebagai lokasi piloting digitalisasi bansos. Ini menjadi langkah penting dalam transformasi pelayanan berbasis digital agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, ke depan seluruh program bantuan sosial akan terintegrasi dalam satu sistem data terpadu yang memungkinkan interoperabilitas antarinstansi. “Melalui integrasi ini, data penerima manfaat akan lebih akurat sehingga meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan,” jelasnya.
Dalam implementasinya, pemutakhiran data dilakukan melalui portal perlindungan sosial yang dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat maupun dibantu agen pendamping seperti kepala lingkungan dan kelian banjar dinas.
“Agen memiliki peran strategis dalam membantu aktivasi IKD dan pembaruan data masyarakat,” tambahnya.
Program digitalisasi ini mencakup berbagai bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, layanan BPJS Kesehatan, hingga bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar dan Bidikmisi.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Badung, I Nyoman Rudiarta, mengungkapkan bahwa dari total 1.444 agen pendamping, baru sekitar 46 persen yang telah mengaktivasi IKD. “Karena itu, hari ini kami lakukan aktivasi serentak di seluruh kecamatan untuk mempercepat capaian,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa layanan aktivasi IKD kini telah diperluas dan dapat diakses di kantor desa, kecamatan, hingga Disdukcapil. “Kami memberikan kemudahan bagi para agen untuk melakukan aktivasi di berbagai lokasi, baik di desa, kecamatan, maupun di Disdukcapil,” katanya.
Ke depan, IKD juga akan terintegrasi dengan berbagai layanan lintas sektor seperti PLN, Samsat, perbankan, hingga BPJS, sehingga mampu memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(adv/bpn)