BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas inflasi dan mempercepat digitalisasi daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Triwulan I Tahun 2026.
Hal tersebut disampaikannya dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bali yang digelar pada Selasa, 10 Februari 2026.
Menurut Erwin, stabilitas harga di Bali saat ini masih terjaga dengan baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Bali pada 2025 tercatat sebesar 2,91 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen. Sementara pada Januari 2026, inflasi Bali berada di angka 2,58 persen (yoy), di bawah nasional sebesar 3,55 persen dan masih dalam sasaran inflasi 2,5±1 persen.
“Capaian ini menunjukkan bahwa koordinasi pengendalian inflasi di Bali berjalan efektif, meskipun aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat terus meningkat,” ujar Erwin. Ia menambahkan, stabilitas tersebut turut didukung oleh pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 5,82 persen pada 2025 serta optimalisasi transaksi digital di lingkungan pemerintah daerah.
Erwin juga memaparkan sejumlah tantangan pengendalian inflasi menjelang HBKN, di antaranya volatilitas produksi, dinamika cuaca, rantai pasok yang belum optimal, meningkatnya permintaan pangan akibat program Makan Bergizi Gratis, serta perlunya pelaksanaan operasi pasar yang terencana dan berkelanjutan.
Ia menyebutkan, sejumlah komoditas pangan yang perlu menjadi perhatian khusus meliputi cabai rawit, beras, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan tomat. Komoditas tersebut dinilai rentan mengalami fluktuasi harga, terutama di tengah perubahan cuaca dan peningkatan permintaan masyarakat.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia bersama TPID Provinsi Bali terus memperkuat strategi pengendalian inflasi jangka pendek. Upaya yang dilakukan antara lain melalui penguatan operasi pasar murah, percepatan kerja sama antar daerah untuk menjamin pasokan, serta optimalisasi komunikasi publik kepada masyarakat.
Selain pengendalian inflasi, Erwin juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui peran TP2DD. Saat ini, penerimaan pajak dan retribusi daerah di Bali telah dilakukan secara digital hingga 100 persen, sehingga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Digitalisasi bukan hanya mendukung peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi Bali yang lebih inklusif dan berdaya saing,” kata Erwin.
Sebagai bentuk komitmen bersama, dalam HLM tersebut juga dilakukan peluncuran Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Bali serta penandatanganan komitmen akselerasi digitalisasi se-Bali. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Bali sebagai Pulau Digital yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Erwin berharap, melalui penguatan sinergi TPID dan TP2DD, inflasi Bali pada 2026 dapat terus terjaga dalam rentang sasaran nasional, sementara transformasi digital daerah semakin optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. (bpn)