BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN – Pemerintah Kabupaten Tabanan berupaya percepatan pencegahan stunting melalui keterbukaan dan pemanfaatan data akurat. Melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, pun melaksanakan Publikasi Data Stunting Tahun 2025, di Ruang Rapat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tabanan, Senin (22/12/2025).
Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya mengungkapkan, dalam publikasi data stunting untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, hingga pemerintah desa memiliki rujukan data yang sama, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kesamaan data, diharapkan seluruh program dan kebijakan penanganan stunting dapat berjalan selaras, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dikatakan bahwa data stunting yang dipublikasikan bersumber dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) per November 2025, hasil pengukuran serentak dengan cakupan 100 persen balita sasaran di Kabupaten Tabanan. Dari total 21.079 balita sasaran, tercatat sebanyak 579 balita mengalami stunting atau sebesar 2,75 persen.
Prevalensi stunting di Kabupaten Tabanan pun disebutkan mengalami kenaikan dari 6,3 persen pada Tahun 2023 menjadi 7,5 persen pada Tahun 2024, sehingga jadi perhatian serius pemerintah daerah. Pada Tahun 2025 terjadi penurunan persentase stunting dibandingkan tahun sebelumnya.
Bupati Sanjaya menegaskan, bahwa publikasi data stunting bukan sekadar penyampaian angka, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan kualitas hidup masyarakat.
“Melalui publikasi data stunting Tahun 2025 ini, Pemkab Tabanan berkomitmen untuk terus memperkuat keterbukaan data, koordinasi lintas sektor, dan intervensi berbasis bukti. Data yang akurat jadi dasar penting, agar setiap kebijakan dan program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, dr. Ida Bagus Surya Wira Andi menegaskan, bahwa publikasi data stunting jadi landasan penting untuk aksi nyata di lapangan.
“Publikasi data stunting bukan hanya menyampaikan angka, tetapi jadi dasar perencanaan dan pelaksanaan intervensi yang lebih tepat sasaran. Dengan data yang terbuka dan terukur, kita dapat memfokuskan penanganan di desa-desa yang membutuhkan prioritas, sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi,” ujarnya.(ita/bpn)