BALIPORTALNEWS.COM, KARANGASEM – Pendapatan daerah Kabupaten Karangasem dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tampaknya sulit mencapai target di tahun 2025. Hingga awal November, realisasi pajak baru mencapai 69,52 persen atau sekitar Rp72,3 miliar dari total target sebesar Rp104 miliar.
Kondisi ini membuat Komisi III DPRD Karangasem mempertanyakan kinerja pemungutan pajak di lapangan. Padahal, aktivitas pengangkutan material dan jumlah truk pengangkut terus meningkat setiap tahun, namun pemasukan dari sektor MBLB justru stagnan.
Ketua Komisi III DPRD Karangasem, I Wayan Sunarta, mengatakan pihaknya baru saja menggelar rapat evaluasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari hasil pembahasan, ditemukan adanya selisih besar antara potensi dan realisasi pajak sektor MBLB.
“Kami melaksanakan rapat evaluasi karena sudah memasuki triwulan IV, sedangkan pajak MBLB masih belum tercapai sekitar Rp32 miliar. Banyak rekan menyoroti adanya kebocoran, karena disinyalir memang masih terjadi di lapangan,” ujar Sunarta, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, dengan tren kenaikan harga pasir sejak awal tahun, pendapatan seharusnya meningkat signifikan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Ia menilai kebocoran terbesar kemungkinan terjadi di portal pengawasan material galian.
“Kalau dilihat dari tahun ke tahun, kami mensinyalir kebocoran terjadi di portal. Karena punya izin atau tidak, seharusnya tetap bayar pajak. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, material keluar dari portal wajib disertai faktur. Solusi kami, gunakan sistem E-Portal agar lebih transparan,” tegasnya.
Sunarta juga menilai, sistem pemungutan pajak yang masih bersifat manual menjadi celah utama terjadinya penyimpangan. Ia bahkan tidak menutup kemungkinan adanya praktik ‘kongkalikong’ antara oknum di lapangan dan pengusaha galian.
“Kami mencurigai ada kongkalikong di portal. Dari pengalaman pengawasan sebelumnya, kami sudah mentoleransi kebocoran, tapi jangan sebanyak ini. Kami mendorong agar ke depan diterapkan sistem tolgate agar tidak ada lagi transaksi tunai,” tandasnya.
Ia menekankan, penerapan sistem digital berbasis E-Portal dan tolgate akan membuat seluruh aktivitas keluar-masuk material lebih mudah dipantau dan tidak bisa dimanipulasi secara manual.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem, I Nyoman Siki Ngurah, mengakui bahwa target pajak MBLB tahun 2025 tidak akan tercapai.
“Ya, target sektor MBLB kemungkinan besar tidak tercapai. Realisasi baru Rp72,3 miliar, sedangkan target Rp104 miliar masih jauh. Rata-rata pendapatan per bulan sekitar Rp7 sampai Rp8 miliar,” ungkap Siki Ngurah.
Menurutnya, salah satu faktor utama rendahnya capaian pajak adalah banyaknya pengusaha galian yang belum mengantongi izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP), sehingga aktivitas galian belum bisa berjalan optimal.
Selain itu, faktor kebocoran di lapangan juga masih menjadi kendala.
“Saat saya turun ke lapangan, masih ada truk membawa material tanpa faktur. Kami sudah arahkan agar segera mengurus faktur agar pendataan lebih tertib,” tambahnya.
Siki Ngurah menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemungutan pajak MBLB. Ia memastikan tahun depan, pemerintah daerah akan mendorong penerapan sistem tolgate digital untuk meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.
“Sistem pemungutan dengan tolgate akan menjadi solusi utama mengatasi kebocoran pajak ke depan,” ujarnya menegaskan.
Dengan upaya digitalisasi dan transparansi sistem, Pemkab Karangasem berharap realisasi pajak sektor MBLB di tahun-tahun mendatang bisa kembali optimal dan menjadi penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).(st/bpn)