BALIPORTALNEWS.COM, KARANGASEM – Empat kabupaten di wilayah timur dan utara Bali, yaitu: Karangasem, Klungkung, Bangli, dan Buleleng resmi menandatangani kerja sama penguatan sistem penanggulangan bencana lintas daerah melalui program SIPANDU PATEN (Sistem Penanggulangan Bencana Lintas Kabupaten).
Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Amlapura, Jumat (10/10/2025), dan menjadi tonggak penting dalam memperkuat kesiapsiagaan serta koordinasi antarwilayah dalam menghadapi potensi bencana alam di Pulau Dewata.
Inovasi strategis ini digagas oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Karangasem, Ida Ketut Arimbawa, sebagai wujud nyata kolaborasi antardaerah dalam memperkuat sistem kebencanaan di Bali.
“Bencana tidak mengenal batas wilayah administrasi. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terpadu dan kolaboratif. Melalui SIPANDU PATEN, kami ingin memastikan setiap kabupaten dapat saling mendukung dalam situasi darurat,” ujar Ida Ketut Arimbawa, saat dikonfirmasi Rabu (22/10/2025).
SIPANDU PATEN dirancang untuk mengintegrasikan langkah-langkah penanganan bencana di tiga tahap utama, yakni: pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana, dengan menitikberatkan pada kecepatan, ketepatan, dan koordinasi lintas kabupaten.
Program ini juga menekankan pentingnya penguatan komunikasi antarwilayah, peningkatan kapasitas aparatur, relawan, serta masyarakat, dan penerapan sistem informasi bersama untuk mempercepat respon darurat ketika terjadi bencana.
“Kesiapsiagaan masyarakat adalah kunci utama. Karena itu, SIPANDU PATEN juga diarahkan untuk memperkuat edukasi publik dan sinergi lintas sektor, termasuk dengan lembaga vertikal, TNI-Polri, dan unsur desa adat,” tambah Arimbawa.
Melalui kolaborasi ini, empat kabupaten sepakat untuk berbagi sumber daya dan informasi dalam penanganan bencana seperti erupsi gunung api, gempa bumi, tanah longsor, maupun banjir bandang, yang kerap terjadi di kawasan Bali Timur dan Utara.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem penanggulangan bencana yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat di wilayah lintas kabupaten.(st/bpn)