BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Sebanyak 10 provinsi di Indonesia yang tergabung dalam Forum Kerja Sama Daerah – Mitra Praja Utama (FKD-MPU) menggelar rapat gabungan di Sanur Resort Watujimbar, Sanur, Denpasar, Senin (20/10/2025).
Dalam forum ini, seluruh perwakilan daerah menandatangani sejumlah nota kesepahaman lintas sektor, termasuk di bidang pariwisata, ketahanan pangan, dan kebencanaan, yang akan menjadi acuan pelaksanaan aksi konkret selama lima tahun ke depan.
Tenaga Ahli Utama Sekretariat Bersama FKD-MPU, Halilul Khairi, menjelaskan bahwa forum ini diikuti oleh Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, rapat gabungan kali ini difokuskan pada penyusunan rencana aksi nyata, agar hasil kerja sama antarprovinsi tidak berhenti hanya pada tataran administratif.
“Rapat tahun ini menitikberatkan pada tindak lanjut konkret dari perjanjian kerja sama (PKS) yang sebelumnya belum diikuti dengan aksi di lapangan. Karena itu, setiap provinsi kini diminta menyiapkan rencana aksi tahunan dari masing-masing dinas terkait agar dapat terintegrasi ke dalam anggaran daerah,” jelas Halilul.
Halilul menambahkan, dalam forum tersebut dibahas enam agenda utama, meliputi Ketahanan Pangan, Pariwisata, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kebencanaan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta Keamanan dan Ketertiban Umum.
Selain memperkuat koordinasi lintas wilayah, kerja sama ini juga membuka peluang kolaborasi ekonomi antardaerah.
“Misalnya saat temu dagang atau temu bisnis, 10 provinsi akan bertemu membawa pelaku UMKM binaannya. Jika sebelumnya kerja sama dua provinsi saja sudah menghasilkan nilai ekonomi signifikan, bayangkan dampaknya bila seluruh provinsi berpartisipasi,” ungkapnya.
Halilul mencontohkan bentuk nyata kolaborasi antardaerah yang terjadi saat bencana banjir di Bali beberapa waktu lalu.
“Begitu banjir terjadi di Bali, kami langsung berkoordinasi. Provinsi Jawa Timur mengirimkan mobil penyedot air untuk membantu. Ini contoh konkret bagaimana semangat kolaborasi antarprovinsi berjalan efektif,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra, menilai forum FKD-MPU sangat strategis dalam memperkuat sinergi lintas provinsi, terutama di bidang sosial, ekonomi, dan kebencanaan.
“Forum ini sangat efektif, terutama dalam pemulangan korban perdagangan orang atau orang terlantar. Kalau tidak ada koordinasi seperti ini, tentu penanganannya akan jauh lebih berat,” kata Dewa Mahendra.
Selain bidang sosial, Dewa Mahendra menyoroti kerja sama di sektor pariwisata dan UMKM yang dinilai dapat memperkuat ekonomi lokal antarprovinsi. Ia mencontohkan, kolaborasi seperti di DKI Jakarta yang menampilkan produk daerah di kawasan Kota Tua, bisa menjadi inspirasi pengembangan potensi lokal di Bali dan daerah lainnya.
“Di Bali, kami terus memperkuat aspek kebersihan dan pengelolaan sampah untuk menjaga citra pariwisata. Proyek waste to energy yang sedang kami tunggu realisasinya juga menjadi langkah strategis dalam penanganan sampah di kawasan wisata,” terangnya.
Ia menambahkan, kerja sama di bidang kebencanaan juga sangat penting, terutama dalam memastikan kesiapsiagaan lintas daerah saat terjadi bencana.
“Contoh nyata sudah terlihat saat banjir di Bali kemarin, seluruh provinsi dalam forum ini ikut memberi dukungan,” pungkasnya.
Forum FKD-MPU yang digelar di Bali tahun ini diharapkan menjadi tonggak baru kolaborasi antarprovinsi di Indonesia, tidak hanya dalam memperkuat pembangunan daerah, tetapi juga dalam memperkuat solidaritas dan ketangguhan nasional di berbagai sektor strategis.(*/bpn)