BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Provinsi Bali diwarnai dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda) penting: Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda PKB).
Empat fraksi besar DPRD Bali, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra-PSI, dan Demokrat-Nasdem—menyampaikan sikap dan catatannya masing-masing terhadap kedua rancangan kebijakan tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Ni Made Sumiati menegaskan, bahwa rancangan APBD 2026 telah mencerminkan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik (good financial governance) dengan tetap berpijak pada asas kebutuhan nyata dan kemampuan keuangan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungan terhadap upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga kesinambungan pembangunan, terutama dalam kerangka visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Pihaknya mendorong penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
Terkait penyertaan modal pada Perseroda PKB, fraksi ini menilai langkah tersebut merupakan investasi sosial dan budaya jangka panjang yang penting dalam membangun kemandirian ekonomi dan pelestarian identitas budaya Bali, sepanjang dilakukan secara transparan dan informatif agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat
Lewat pembacaan oleh Ni Putu Yuli Artini, Fraksi Partai Golkar memberi apresiasi atas peningkatan kinerja pemerintah, namun juga menyoroti sejumlah hal dalam RAPBD 2026.
Golkar menilai adanya penurunan pendapatan daerah dari APBD Perubahan 2025 sebesar Rp4,2 triliun menjadi Rp3,9 triliun pada RAPBD 2026 sebagai bentuk pesimisme terhadap pertumbuhan ekonomi. Fraksi ini juga mempertanyakan turunnya proyeksi pendapatan dari Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang dinilai belum mencerminkan potensi sesungguhnya.
“Dalam hal penyertaan modal pada Perseroda PKB sebesar Rp1,4 triliun hingga 2028, Golkar menyoroti kurangnya kejelasan proyeksi pendapatan dan penggunaan modal. Fraksi ini meminta penjelasan rinci terkait asumsi investasi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari,” ungkapnya pada Rabu (15/10/2025).
Fraksi Gerindra–PSI melalui Gede Harja Astawa menyoroti ketidaksesuaian antara RAPBD 2026 dan pedoman penyusunan APBD dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025. Fraksi ini juga mencatat adanya selisih signifikan antara potensi pendapatan dan proyeksi defisit Rp1,002 triliun yang rencananya akan ditutup dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
“Gerindra- PSI juga menyoroti belum optimalnya realisasi PWA, karena pungutan baru dilakukan di pintu kedatangan internasional sementara wisatawan asing yang datang via penerbangan domestik belum terpantau,” paparnya.
Terkait penyertaan modal pada Perseroda PKB, fraksi ini menekankan pentingnya dokumen pendukung seperti Anggaran Dasar, Rencana Bisnis, dan analisis investasi yang lebih komprehensif. Fraksi juga menyoroti perbedaan data luas tanah PKB yang tercantum dalam hasil analisis investasi dan perda sebelumnya, serta menekankan agar setiap perubahan penyertaan modal tetap sesuai batas modal dasar yang diatur dalam perda induk
Fraksi Demokrat–Nasdem melalui I Komang Wirawan menyampaikan dukungan terhadap penyusunan RAPBD 2026 yang realistis namun optimistis. Fraksi ini mempertanyakan penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp4,2 triliun pada 2025 menjadi Rp3,9 triliun pada 2026 serta meminta penjelasan terkait sumber defisit dan perhitungan SiLPAsebesar Rp1 triliun.
Untuk penyertaan modal pada Perseroda PKB, fraksi ini menyarankan agar kepemilikan saham juga ditawarkan kepada seluruh kabupaten/kota di Bali demi pemerataan manfaat ekonomi.
Selain itu, Demokrat–Nasdem menyoroti berbagai isu publik seperti penanganan banjir, pengelolaan sampah, kemacetan, ketahanan pangan, serta efektivitas program Trans Metro Dewata. Fraksi ini juga mengusulkan agar pendapatan dari PKB dan BBNKB difokuskan untuk perbaikan infrastruktur jalan provinsi.(ads/bpn)