BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, Senin (21/10/2024). Dalam sidang tersebut, berbagai fraksi memberikan masukan dan kritik terkait rancangan APBD yang diproyeksikan mencapai Rp5,96 triliun.
Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicaranya Ni Made Usmantari menyoroti pertumbuhan ekonomi Bali yang mencatatkan angka positif. Menurut Usmantari, proyeksi APBD 2025 sebesar Rp5,96 triliun, dengan pendapatan daerah mencapai Rp4,87 triliun dan defisit Rp691,11 miliar yang akan ditutup melalui penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, menunjukkan adanya potensi pemulihan ekonomi Bali.
“Fraksi PDI Perjuangan mencermati meningkatnya kunjungan wisatawan yang berdampak baik pada pemulihan pariwisata dan ekonomi Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali pada semester I 2024 mencapai 5,66% dan diperkirakan naik menjadi 5,75% pada 2025,” terang Usmantari.
Fraksi ini juga meminta Pemprov Bali untuk lebih mencermati SiLPA dan mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi peran BUMD dan kemitraan dengan sektor swasta.
Sementara itu, Fraksi Golkar yang diwakili Agung Bagus Tri Candra Arka menyoroti defisit anggaran sebesar Rp691 miliar yang dianggap dapat memengaruhi keberlanjutan anggaran daerah. Arka menyarankan, agar Pemprov Bali melakukan upaya maksimal dalam merealisasikan target pendapatan, mengingat kondisi ekonomi global yang tidak menentu serta beban cicilan utang yang harus ditanggung.
“Pendapatan seharusnya dicatat saat benar-benar diterima, bukan saat baru direncanakan. Ini adalah penyebab utama defisit yang kita hadapi,” tegas Arka.
Fraksi Golkar juga mempertanyakan Rencana Penyertaan Modal sebesar Rp158 miliar, mendesak adanya transparansi dalam pengelolaannya.
Fraksi Demokrat-NasDem melalui I Gede Ghumi Asvatham mengangkat masalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp1 triliun. Asvatham juga mencatat adanya pinjaman daerah sebesar Rp842,8 miliar dalam APBD Perubahan 2024, yang menurutnya perlu diwaspadai karena bisa memperburuk defisit.
“Dengan adanya rencana SiLPA, total penerimaan 2024 diperkirakan akan mencapai Rp1,842 triliun. Kami meminta klarifikasi dari Pj Gubernur terkait hal ini,” ujar Asvatham.
Selain itu, fraksi ini juga menyampaikan keprihatinan terhadap harga BBM yang belum turun serta meminta perhatian lebih terhadap pengelolaan populasi anjing liar di Bali.
Fraksi Gerindra-PSI yang diwakili I Kade Darma Susila menyampaikan pandangannya yang optimis terhadap target pertumbuhan ekonomi Bali, meskipun situasi ekonomi global masih penuh tantangan. Susila mendorong Pemprov Bali untuk memanfaatkan peluang investasi guna meningkatkan perekonomian, serta meminta penanganan lebih tegas terhadap isu-isu yang merugikan budaya dan adat Bali, seperti yang terjadi di Finns Beach Club, Canggu.
Secara keseluruhan, Rapat Paripurna DPRD Bali ini menjadi wadah penting untuk mendiskusikan berbagai isu strategis dalam pengelolaan APBD Semesta Berencana 2025. Para anggota dewan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif agar APBD dapat digunakan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Bali.(bpn)