BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mulai menempatkan keanekaragaman hayati sebagai salah satu modal utama pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tidak lagi hanya dipandang sebagai agenda konservasi, biodiversitas kini diarahkan menjadi natural capital yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Biodiversity+ Business Forum yang digelar di Jakarta. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, startup, hingga organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat kolaborasi dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan Indonesia harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan ekonomi hijau berbasis keanekaragaman hayati, bukan hanya menjadi penyedia sumber daya alam bagi pihak lain.
“Kita ingin orang Indonesia menjadi pelaku utama dalam ekonomi hijau yang sedang tumbuh ini. Jangan sampai kekayaan keanekaragaman hayati yang kita miliki justru ditentukan oleh pihak lain. Indonesia harus menjadi pemimpin dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati,” tegas Menteri Jumhur.
Pemerintah terus memperkuat arah pembangunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta komitmen Indonesia terhadap Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF).
Dalam kerangka tersebut, sektor swasta didorong menjadi mitra strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus menciptakan nilai ekonomi melalui investasi berbasis alam.
Menteri Jumhur juga mengajak perusahaan-perusahaan nasional untuk meningkatkan kapasitas dalam memahami isu perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan instrumen ekonomi lingkungan agar mampu mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi hijau global.
Sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau, pemerintah tengah mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan berbasis keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah Biodiversity Credit, yang dirancang sebagai mekanisme pendanaan untuk mendukung investasi berbasis alam dengan tata kelola yang transparan, adil, dan akuntabel.
Pengembangan instrumen tersebut menjadi bagian dari implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045, yang bertujuan memperkuat sistem pembiayaan konservasi melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan.
Head of Mission to the German Embassy to Indonesia, ASEAN and Timor-Leste, Thomas Graf, menilai keanekaragaman hayati Indonesia merupakan aset strategis yang memiliki nilai penting bagi kesejahteraan masyarakat maupun perekonomian dunia.
“Biodiversitas merupakan fondasi dari ketahanan pangan dan ekonomi, serta menjamin kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang. Sebagai aset ekonomi, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat bernilai bagi dunia. Jika dikelola dengan bertanggung jawab dapat mendukung inovasi, investasi, dan keberlanjutan kehidupan generasi yang akan datang,” ujar Thomas Graf.
Sementara itu, Commission Manager of the Climate and Biodiversity Hub GIZ Indonesia & ASEAN, Karin Allgoewer, menjelaskan bahwa penyusunan IBSAP 2025–2045 dilakukan melalui kolaborasi antara GIZ Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
“GIZ Indonesia bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, beserta sejumlah kementerian dan lembaga riset terkait memastikan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2025–2045 selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Dari sini, kita bisa melihat kekayaan hayati apa yang kita miliki, apa yang berisiko hilang, dan di mana kita harus bertindak untuk melindungi kekayaan tersebut,” tutur Karin Allgoewer.
Melalui Biodiversity+ Business Forum, pemerintah berharap lahir lebih banyak kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam menghadirkan proyek-proyek nature-positive yang tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi Indonesia dalam agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat global.(r/bpn)