BALIPORTALNEWS.COM, KARANGASEM – Nasib puluhan tenaga honorer di Kabupaten Karangasem kini berada di ujung tanduk menyusul kebijakan pemerintah pusat yang melarang guru non-ASN atau honorer mengajar di sekolah mulai 1 Januari 2027.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026 dan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur bahwa tenaga honorer tidak lagi diperbolehkan mengajar setelah 31 Desember 2026.
Seizin Kepala Disdikpora Karangasem, Kabid PTK dan Kurikulum Disdikpora Karangasem, I Nengah Gunawan, mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat puluhan tenaga honorer yang aktif mengajar di jenjang SD dan SMP di Karangasem.
“Berdasarkan data yang ada di dapodik, jumlah tenaga honorer yang tercatat sebanyak 81 orang,” ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan serta kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat maupun pimpinan daerah terkait langkah yang akan diambil menghadapi kondisi tersebut. Terlebih, Karangasem saat ini masih mengalami kekurangan tenaga guru dalam jumlah cukup signifikan.
“Kami masih menunggu kebijakan pimpinan, langkah apa yang akan diambil nantinya dalam mengatasi kondisi ini,” katanya.
Menurutnya, hingga kini belum ada regulasi yang mengatur mekanisme peralihan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selama ini, formasi yang tersedia lebih banyak dibuka melalui jalur CPNS.
“Untuk peralihan dari tenaga honorer ke PPPK belum ada, karena regulasinya juga belum ada. Jadi kami sifatnya masih menunggu pusat,” imbuhnya.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah. Jika kebijakan diterapkan tanpa solusi konkret, puluhan guru honorer berpotensi kehilangan pekerjaan, sementara sekolah-sekolah di Karangasem terancam mengalami kekurangan tenaga pendidik.(st/bpn)