BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Dalam acara pelaksanaan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP), yang dilaksanakan serentak secara nasional pada Selasa (21/10/2025), Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, bahwa pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025 dengan proporsi minimal 60% untuk sektor produksi, serta memperkenalkan KPP senilai Rp130 triliun, dimana Rp117 triliun diarahkan untuk sisi supply melalui dukungan pembiayaan kepada UMKM pengembang perumahan dan kontraktor, serta sisanya di sisi demand untuk pembangunan dan renovasi rumah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja yang hadir secara daring beserta Gubernur Bali, BPD Bali, dan stakeholders lainnya, memandang langkah ini sebagai sinergi strategis lintas kementerian, lembaga, dan perbankan yang selaras dengan arah kebijakan nasional dalam mendorong financial inclusion dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, turut dilaksanakan penandatanganan dan penyerahan akad KUR oleh perbankan kepada perwakilan pelaku UMKM di Bali. BI Bali mengapresiasi peran aktif BPD Bali dan Bank Mandiri Taspen, serta seluruh perbankan yang turut menjadi penyalur program ini. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali, penyaluran KUR di Bali pada Januari hingga Agustus 2025 mencapai Rp7,04 triliun, dengan jumlah debitur mencapai 99.539 debitur. Penyaluran KUR tertinggi tercatat di Kota Denpasar (Rp1,17 triliun dan 12.285 debitur), Kabupaten Badung (Rp1,13 triliun dan 12.591 debitur), dan Kabupaten Gianyar (Rp1,03 triliun dan 13.019 debitur). Sementara itu, penyaluran KUR terbesar berdasarkan jumlah debitur terdapat di Kabupaten Buleleng, sebanyak 17.945 debitur dengan nilai Rp855 miliar.
Erwin menyampaikan, penyaluran KUR dan KPP di Bali diharapkan dapat memperkuat daya dorong ekonomi Bali untuk berkembang lebih kuat, lebih inklusif, dan berdaya tahan.
“Saat ini KUR banyak dimanfaatkan ke sektor perdagangan dan jasa searah dengan keunggulan Bali sebagai daerah wisata. Ke depan, perbankan perlu mendorong pemanfataan ke sektor-sektor pertanian dan industri pengolahan. Ini memerlukan sinergi berbagai pihak,” jelas Erwin.
Erwin melihat pentingnya berbagai upaya untuk meminimalkan berbagai risiko pinjaman dan peminjam, memperluas akses pembiayaan, membangun kapasitas kewirausahaan, dan membangun pasar rantai nilai yang kuat dari hulu ke hilir.
“Bali punya kekuatan untuk mewujudkan hal tersebut. Dan kami di BI Bali akan terus memperkuat komitmen untuk bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha untuk mendorong ekonomi Bali tumbuh tinggi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” terang Erwin.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, memperkuat kemandirian pelaku UMKM, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Bali tetap inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Bali triwulan II 2025 tercatat 5,95% (yoy), searah dengan hasil survei rutin BI yang menunjukkan optimisme kuat ekspektasi masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Bali diperkirakan akan terus kuat di triwulan-triwulan berikutnya.(bpn)