BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan, I Gede Susila, membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Data Lima Program Bidang Prioritas pada aplikasi Open SID, Kamis (4/9/2025). Kegiatan yang digelar secara daring melalui zoom meeting ini, bertujuan untuk mewujudkan data desa presisi di Kabupaten Tabanan.
Bimtek ini diikuti oleh petugas pendata dan operator desa dari 133 desa se-Kabupaten Tabanan, dengan menghadirkan narasumber dari Komunitas Open Desa, Ridho Ganda Rahardi beserta tim.
Dalam arahannya, Sekda I Gede Susila menekankan pentingnya keakuratan dan presisi data dalam mendukung perencanaan, serta pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
“Data yang akurat dan presisi merupakan satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah, sehingga tepat sasaran,” tegas Susila, seraya mengingatkan agar seluruh peserta benar-benar serius mengikuti bimtek ini.
“Saya berharap para petugas dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, karena hal ini menjadi atensi khusus pimpinan daerah,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tabanan, I Gusti Ayu Supartiwi dalam laporannya menjelaskan, bahwa bimtek ini merupakan tindak lanjut dari tahap sebelumnya. Pada tahap awal, seluruh desa telah melakukan pendataan dasar berupa data demografi (kependudukan), potensi desa, dan batas wilayah desa, yang juga telah melalui proses pemutakhiran.
Lebih lanjut, Supartiwi menyampaikan, bahwa bimtek kali ini lebih difokuskan pada petugas lapangan dan operator desa yang akan melakukan penginputan data pada aplikasi Open SID. Ia menegaskan, bahwa lima program bidang prioritas yang jadi fokus pendataan meliputi: sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, serta aktivitas adat dan keagamaan.
“Dari data yang sudah terinput di Tabanan, tercatat jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 145.408. Untuk itu, dibutuhkan sebanyak 1.147 petugas pendata dan 403 petugas operator,” jelas Supartiwi.
Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyiapkan dukungan anggaran biaya operasional petugas melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten.
Supartiwi juga menegaskan bahwa batas akhir pendataan program bidang prioritas ini ditetapkan hingga 30 November mendatang, sehingga pada akhir Tahun 2025, seluruh data sudah dapat dimutakhirkan secara lengkap.(ita/bpn)