BALIPORTALNEWS.COM, KARANGASEM – Setelah lama tak terdengar kabarnya, Pelabuhan Tanah Ampo di Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, akan segera ditata ulang agar dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Wacana ini muncul dalam rapat pembahasan perjanjian pinjam pelabuhan antara Pemkab Karangasem dan Kementerian Perhubungan (KSOP Padangbai) yang baru-baru ini digelar di rumah jabatan Bupati Karangasem. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, serta dihadiri oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Karangasem, dan beberapa OPD terkait.
“Pelabuhan Tanah Ampo itu ibarat wanita cantik, aset berharga milik pemerintah ini harus kami manfaatkan dengan maksimal,” ujar Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, Minggu (16/3/2025).
Hasil rapat menyepakati bahwa strategi pengoperasian Pelabuhan Tanah Ampo segera disusun agar proses penataan ulang bisa dimulai pada Januari 2026 dan pelabuhan dapat segera berfungsi optimal.
Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata bersama Wakil Bupati Pandu Prapanca Lagosa berkomitmen untuk mempercepat optimalisasi pelabuhan yang dibangun dengan anggaran ratusan miliar dari Pemerintah Pusat, Pemprov Bali, dan Pemkab Karangasem ini. Hingga kini, pelabuhan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Kami berharap OPD terkait bisa bersinergi dalam menyusun strategi pengelolaan pelabuhan ini. Dalam rapat lanjutan nanti, fokus kami adalah strategi teknis dan skema kerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Pemprov Bali, dan Pemkab Karangasem,” jelas Pandu.
Sebagai salah satu alternatif pengelolaan, pemerintah daerah mempertimbangkan untuk menyerahkan operasional pelabuhan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Opsi ini dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses revitalisasi sekaligus membantu meningkatkan perekonomian Karangasem.(st/bpn)