BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 mendapat sorotan dari pelaku industri event di Indonesia. Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap sektor event dan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions).
Ketua Umum DPP IVENDO, Mulkan Kamaludin, menyampaikan aspirasi ini dalam acara ‘Buka Puasa Bersama Industri Event Nasional 2025’ bertema ‘Collaboration for Progress!’ yang digelar di Exhibition Hall Smesco Indonesia, Jumat (20/3/2025).
Acara ini dihadiri oleh 150 perwakilan pemerintah, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), penyelenggara event, supplier, akademisi, serta media. Dalam kesempatan tersebut, IVENDO memaparkan laporan Survei Industri Event Nasional 2024-2025 serta Survei Pembatalan Event 2025, yang dilakukan bersama tujuh asosiasi lainnya, seperti ASPPI, PaSKI, ASITA, HASTANA Indonesia, AELI, KADIN Indonesia, dan APMI.
Berdasarkan data terbaru, pada tahun 2024 terdapat 8.777 event di 34 provinsi, dengan total nilai bisnis mencapai Rp 84,46 triliun, yang menopang 8,8 juta tenaga kerja. Namun, sejak penerbitan Inpres No.1/2025 hingga 11 Februari 2025, sudah terjadi 638 pembatalan atau penangguhan event di 32 provinsi, dengan nilai bisnis yang hilang mencapai Rp 429,23 miliar.
Jenis event yang paling terdampak, yakni: Meeting (50,64%), Incentive event (12,82%), dan Pelatihan/training (10,90%).
“Data ini masih bergerak dan bisa terus bertambah. Kami berharap survei ini semakin melibatkan seluruh ekosistem event di Indonesia agar dapat menjadi dasar rekomendasi strategis dalam pengambilan kebijakan,” ujar Mulkan Kamaludin.
Di beberapa daerah, dampak kebijakan ini juga sangat terasa. Di Bali, survei cepat terhadap 44 pekerja event menunjukkan lebih dari 85% mengalami penurunan pendapatan drastis akibat pemangkasan anggaran perjalanan dinas, rapat, dan seminar pemerintahan.
IVENDO menegaskan bahwa industri event dan MICE memiliki multiplier effect yang besar terhadap ekonomi, termasuk sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, hingga UMKM. Oleh karena itu, IVENDO siap berdiskusi dengan pemerintah untuk mencari solusi terbaik bagi industri event di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Harapan kami, pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan membuka ruang dialog agar sektor event tetap bisa bertahan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional,” pungkas Mulkan.(r/bpn)