
BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG – Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng melangsungkan rapat kerja bersama Disdikpora Kabupaten Buleleng, Senin (13/1/2025). Bertempat di ruang rapat Komisi IV, dewan memberikan sejumlah masukan terkait program makan bergizi gratis program unggulan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Masukan-masukan yang disampaikan dalam rapat oleh dewan diantara terfokus pada masalah kebersihan makanan yang nantinya akan disajikan. Bahkan dewan mengingatkan agar jangan sampai terjadi kasus keracunan massal.
“Terpenting adalah kebersihan makanan kemudian waktu distribusi perlu diperhatikan jangan sampai memicu permasalahan baru seperti keracunan massal,” pinta anggota Komisi IV Anak Agung Widia Putra.
Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Nyoman Sukarmen menegaskan kesimpulan rapat pada intinya memastikan bagaimana regulasi makan bergizi gratis dilaksanakan utamanya di sekolah.
“Jangan sampai nantinya antara pusat dan daerah tidak sinkron karena kita tidak dapat informasi apa. Sehingga kelanjutannya kita masih menunggu terkait juknis dari pusat,” terang dia.
Disisi lain Plt Kepala Disdikpora Kabupaten Buleleng, I Putu Ariadi Pribadi menegaskan, jika sampai dengan hari ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) terkait makan bergizi gratis yang berasal dari Badan Gizi Nasional. Sebab pihaknya juga baru menerima sekali sosialisasi pada tanggal 4 Januari kemarin terkait dengan sasaran dari program tersebut.
“Kita belum menerima Juknis, nanti kalau sudah ya kita sampaikan bagaimana skemanya. Hasil sosialiasi kita Disdikpora menyiapkan data sasaran dari peserta didik dari tingkat TK, SD, SMP,” tegas dia.
Kemudian terkait untuk program makan bergizi gratis di sekolah keagamaan dan swasta pihaknya mengaku masih akan melakukan koordinasi. Ariadi menyebutkan, untuk jumlah sasaran peserta didik di tingkat TK, SD, SMP khususnya negeri dan swasta berjumlah 110.132 yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng.
“Itu belum termasuk yang sekolah keagamaan, khusus sekolah keagamaan nanti akan kita koordinasikan dengan kemenag,” sebutnya.(dar/bpn)












