Parpol
Berturut-turut, Pemkab Buleleng Raih Penghargaan Nasional dalam Pencairan Bantuan Keuangan Parpol. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali menunjukkan prestasi luar biasa dengan meraih penghargaan nasional dalam pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik. Penghargaan ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri untuk pencapaian di triwulan I, sebagaimana amanat Menteri Dalam Negeri dalam Surat Nomor 900.1.10/e-1/Polpum, tanggal 19 Desember 2023, mengenai percepatan pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBD serta percepatan penyaluran/pencairan bantuan keuangan untuk TA 2024.

Penghargaan diterima oleh Pj. Bupati Buleleng yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, Komang Kappa Tri Aryandono, S.IP., MM. Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Drs. Syarmadani, M.Si., di Kota Batu, Jawa Timur, pada Kamis (20/6/2024).

Baca Juga :  KPU Karangasem Sasar Gen Z untuk Capai Target Partisipasi Pemilih 75 Persen

Dalam sambutannya, Drs. Syarmadani, M.Si., mengapresiasi capaian Pemkab Buleleng, yang secara berturut-turut mendapat penghargaan ini sejak tahun 2023. Prestasi serupa hanya diraih oleh dua pemerintah daerah, yaitu Pemprov Yogyakarta dan Pemkab Buleleng. Selain itu, pencairan bantuan keuangan pada triwulan I bukan hanya bentuk kepatuhan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, tetapi juga untuk optimalisasi penggunaannya. Diharapkan bantuan keuangan yang diterima lebih awal dapat digunakan oleh partai politik untuk meningkatkan peran strategis dalam pelaksanaan pendidikan politik guna mendukung sukses Pemilu dan Pilkada serentak Nasional Tahun 2024.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, Komang Kappa Tri Aryandono, S.IP., MM., menyatakan bahwa penghargaan ini adalah hasil sinergi yang baik antara Kesbangpol, OPD terkait, partai politik, tim verifikasi administrasi banpol, dan tim pemeriksa pertanggungjawaban banpol dari BPK RI Perwakilan Bali.

Baca Juga :  Hari Terakhir Verifikasi Faktual, Budiasa: Hasil Akan Diketahui Setelah Proses Rekap

“Percepatan pencairan banpol pada TW 1 tahun 2024 dapat terealisasi sesuai amanat Surat Edaran Kemendagri,” ujarnya.

Komang Kappa juga berharap kolaborasi antar stakeholder dapat terus ditingkatkan dan pencairan banpol pada TW 1 tahun 2024 ini dapat digunakan sebaik-baiknya oleh parpol. Ini merupakan implementasi salah satu tugas dan fungsi parpol dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sesuai ketentuan UU Parpol, khususnya dalam mendukung sukses pelaksanaan Pilkada serentak nasional pada 27 November 2024.(adv/bpn)

Dapatkan berita terbaru dari Baliportalnews.com di Google News